INPUTRAKYAT_MAKASSAR,–Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang membawahi 548 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengadakan rapat kordinasi pengurus dan membahas isu strategis di bidang lingkungan hidup di hotel Rinra lantai 3 Ballroom lontara, kamis (01/02/18).
Pada pertemuan ini membahas pentingnya program yang akan dilaksanakan 2018. Walikota Makassar Moh. Ramdhan Dhany Pomanto sebagi ketua AKKOPSI menjelaskan akan membantu meningkatkan sanitasi di setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
Data di tahun 2016 menunjukkan, jumlah penduduk yang masih mempraktekkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) mencapai 20.67% atau hampir 53.3 juta jiwa.
Sementara itu, BPS melansir data melalui Susenas 2016, ada 67.80% penduduk Indonesia yang telah memiliki akses sanitasi layak, 11.53% memiliki akses sanitasi dasar, dan masih ada 20.67% yang tidak memiliki akses.
Angka itu yang tengah diperjuangkan oleh Akkopsi agar mengalami peningkatan sehingga target 100 – 0 – 100 atau 100% air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi di tahun 2019 dapat tercapai.
“Kita mencanangkan bagaimana AKKOPSI dapat membantu pemerintah di seluruh Indonesia juga membantu pemerintahan pusat dalam target-target Sanitasi lingkungan baik nasional maupun internasional” ujar Dhany sapaan Akrab Ketua AKKOPSI yang juga menjabat sebagai Walikota Makassar.
Pada pertemuan yang dihadiri 12 perwakilan Bupati dan walikota Se-Indonesia tersebut, Walikota Makassar terpilih sebagai Ketua AKKOPSI secara Aklamasi itu meminta Makassar menjadi pusat share terkait persoalan sanitasi dan drainase yang cakupannya luas seperti perkampungan kumuh, banjir dan beberapa permasalahan menyangkut lingkungan.
“Banjir pasti persoalan itu tidak lepas dari drainase jadi ini merupakan amanah yang diberikan kepada saya sebagai ketua umum AKKOPSI, mencoba memberikan rumusan-rumusan sebelum terjadi untuk kemampuan mitigasi kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan” ungkapnya.
Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga mencanangkan tidak ada lagi tigalisme termasuk drainase primer, sekunder kita akan sampaikan ke pemerintah pusat.
“Saya canangkan adalah drainase tidak boleh ada lagi tigalisme Drainase, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pusat, kita minta di setiap Kabupaten kota harus keluar sertifikasi itulah yang mengukur kota apakah baik atau tidak” pungkasnya.
Diketahui, tujuan Akkopsi di bentuk untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui PPSP (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman).
Akkopsi berperan sebagai mitra advokasi kebijakan nasional dalam sanitasi, air minum, dan permukiman. Selain itu, kehadiran aliansi ini juga ditujukan untuk melakukan penguatan kelembagaan dalam mendorong pencapaian 100% akses di 2019.
Liputan: Noya | Editor: Zhakral.
