Di Rapat Paripurna, Legislator PBB Singgung Soal Upah Jasa

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna, Jumat (16/07/2021).

Rapat paripurna itu mengenai laporan badan anggaran DPRD Lutim terhadap hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lutim 2020.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Luwu Timur, Budiman Hakim, Sekda, Bachri Suli dan Kepala OPD serta para anggota DPRD Lutim.

Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD, HM Siddik BM dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, H. Usman Sadik.

Saat menyampaikan laporan, Legislator PBB, Muhammad Abduh membeberkan sejumlah hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.

Tidak hanya itu diselah-selah sambutannya, Abduh juga menyinggung soal polemik tenaga upah jasa Pemda Luwu Timur.

“Terkait dengan upah jasa yang akhir-akhir ini menjadi polemik dalam masyarakat, Badan anggaran merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar dalam hal perekrutan dan pemberhentian upah jasa kiranya tetap mendominasi kaidah dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Hal ini dimaksudkan tambah Abduh, untuk menghindari terjadinya mis persepsi dan miskomunikasi dalam masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, fraksi Nasdem secara tegas akan mendampingi persoalan tenaga upah jasa Pemda Luwu Timur.

Demikian diungkapkan anggota DPRD Luwu Timur dari fraksi Nasdem, Tugiat kepada media ini, baru-baru ini.

“Kami sudah menyampaikan ke anggota dewan di fraksi Nasdem untuk memperjuangkan tenaga upah jasa dengan maksimal,” tandasnya.

Menurutnya, dengan kapasitas masing-masing anggota fraksi Nasdem telah berjuang untuk mewujudkan sebuah kesepakatan di Banggar dalam rapat pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2020.

Alhasil kata dia, telah disepakati bahwa upah jasa yang sudah di SK kan pada APBD 2020 akan tetap di SK kan di APBD 2021.

“Kalau ternyata ada tenaga upah jasa dipecat atau diberhentikan, maka DPRD tidak akan menyepakati penganggaran untuk upah jasa pada APBD 2021,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini puluhan tenaga upah jasa dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lutim dikabarkan sudah diberhentikan secara sepihak.

Bahkan tenaga upah jasa yang masih bekerja di berbagai OPD juga merasa khawatir akan mengalami nasib serupa.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Anugrah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *