INPUTRAKYAT_LUTIM,–Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tercatat, WTP ini merupakan yang ke 13 kalinya secara keseluruhan dan ke- 11 kali secara berturut-turut.
Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam menghadiri langsung penerimaan WTP bersama Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Kamis (5/6/2025).
Hadir dalam penyerahan WTP, Plh. BKAD Awaluddin, Kaban Bapenda Lutim Muhammad Said dan Kadis Nakertras Lutim Kamal Rasyid, Kepala Inspektorat Salam Latif, Kabag Prokopim Setdakab Luwu Timur Agus Thobrani.
“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali meraih opini WTP. Ini adalah yang ke-13 kalinya secara keseluruhan dan ke- 11 kali secara berturut-turut,” ujar Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam usai kegiatan.
Atas capaian ini, Bupati Luwu Timur H. Irwan Bachri Syam menyampaikan apresiasinya atas kerja sama seluruh pihak, termasuk BPK dan DPRD, dalam menyempurnakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dirinya menegaskan pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari dari tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara benar dan transparan.
“Saya menekankan bahwa kita tidak hanya mengejar opini WTP. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalankan sistem tata kelola yang benar. Kalau itu dilakukan, opini WTP akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya laporan keuangan sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah, sehingga tercermin fiskal kita untuk menentukan dan memanfaatkan program yang akan kita jalankan.
Sementara Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan indikator kepatuhan terhadap empat kriteria pemeriksaan utama, yakni kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“BPK melakukan pemeriksaan interim dan terinci untuk memastikan laporan keuangan disusun secara transparan. Seluruh temuan sudah dikomunikasikan dengan kepala daerah,” kata Winner Franky.
Ia juga menyoroti masih adanya kelemahan di sejumlah daerah, mulai dari pengelolaan aset yang belum optimal, kegiatan tanpa perencanaan, hingga kas yang tidak memadai. Namun, di sisi lain, beberapa pemerintah daerah seperti Luwu Timur berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten dan berturut – turut.
Diharapkannya, seluruh kepala daerah menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai cerminan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan pelayanan publik,” tegas Winner Franky.
