Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pokja Pengarusutamaan Gender di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Kesetaraan Gender PPA Luwu Timur, Ramlah Muhammad Djono Sanusi, ini bertujuan menyelaraskan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait indikator, kriteria, dan mekanisme Evaluasi Penyelenggaaran Pengarusutamaan Gender berdasarkan 3 tahap penilaian yaitu Lembar Kerja Evaluasi Mandiri (EM), Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Tahun 2026.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam pemenuhan eviden serta dokumen pendukung penilaian.
Dalam sambutannya, Ramlah menyampaikan bahwa kebijakan responsif gender merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan negara untuk mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
Menurutnya, implementasi Pengarusutamaan Gender harus dimaknai secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, dengan berfokus pada pemenuhan tiga prasyarat Pelembagaan PUG meliputi Kebijakan, SDM dan Internalisasi, Data serta 7 (tujuh) tahapan penyelenggaraan PUG yaitu Perencanaan, Penganggaran Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan Pelaporan.
“Untuk itu, seluruh pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, harus bekerja bersama-sama membangun dan memperkuat komitmen, menyusun rencana aksi, serta bertanggung jawab dalam mengimplementasikannya,” ujar Ramlah.
Ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan PUG selama ini masih cenderung berjalan secara parsial dan belum berkesinambungan. Bahkan, isu kesetaraan gender belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan sebagaimana isu infrastruktur dan ekonomi.
“Kondisi seperti ini harus kita perbaiki bersama-sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ramlah menekankan pentingnya integrasi dan kerja sama yang sistematis antara pemerintah dan nonpemerintah melalui komunikasi serta jejaring kerja yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender di daerah.
Olehnya itu, ia mengajak seluruh anggota Pokja PUG agar lebih aktif mengambil peran dan memberikan dukungan nyata melalui program serta kegiatan yang responsif gender.
Pada kesempatan tersebut, Ramlah juga menyampaikan bahwa hasil verifikasi administrasi tahun 2026 memuat sejumlah catatan dari Tim Evaluator Kementerian PPPA, termasuk adanya revisi indikator penilaian dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, setiap OPD diminta mencermati kembali ketersediaan dokumen dan eviden sesuai indikator terbaru.
Ia berharap pendampingan dari Fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Selatan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi setiap indikator penilaian sekaligus meningkatkan capaian penghargaan PPE Kabupaten Luwu Timur pada tahun mendatang.
Kegiatan ini menghadirkan Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan, Uci Lestari, S.STP., M.Si., sebagai narasumber. Turut hadir para kepala OPD, camat, Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan, Andi Yuni, staf yang menangani perencanaan dan bidang teknis PUG, serta Tim Driver PUG Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hasil verifikasi administrai teridentifikasi terdapat lima tugas pokok Focal Point OPD yang wajib segera ditindaklanjuti. Pertama, menggencarkan internalisasi PUG di masing-masing Perangkat Daerah agar kesadaran kesetaraan gender merata di seluruh jajaran pegawai. Kedua, memastikan data terpilah serta isu gender terintegrasi secara nyata ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD.
Selanjutnya, Focal Point juga diminta konsisten melakukan analisis gender pada setiap program kerja agar kebijakan lebih tepat sasaran. Dari sisi akuntabilitas dan informasi publik, setiap OPD memiliki PR untuk menertibkan penyusunan laporan pelaksanaan PUG tahunan serta menghadirkan materi publikasi Perangkat Daerah yang responsif gender.
Uci Lestari menegaskan bahwa kelima catatan evaluasi ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif.
“Hasil evaluasi ini menjadi PR bersama yang harus segera dituntaskan. Perencanaan, penganggaran, hingga publikasi di setiap OPD ke depan harus benar-benar berbasis data terpilah dan analisis gender agar pembangunan berjalan inklusif,” ujarnya.
Liputan:(fir/ikp-humas/kominfo-sp)
