INPUTRAKYAT_LUTIM,–Pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur akan mengucurkan anggaran Rp 2 Miliar per desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Sebagai langkah awal, Pemda Luwu Timur akan melakukan uji coba ke 33 Desa di Luwu Timur tahun ini. Setelah itu, dilaksanakan secara menyeluruh di tahun depan.
Program pro desa ini merupakan salah satu program unggulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam – Hj. Puspawati Husler (Ibas – Puspa).
Di masa kampanye, program ini kerap kali digaungkan di masyarakat. Bahkan, banyak dicibir dan dianggap program yang tidak masuk akal dan sulit direalisasikan.
Namun saat program ini akan di uji coba, rupanya kembali menuai beragam tanggapan, ada yang memprotes menilai Pemda pilih kasih. Bahkan, digiring ke ranah politik.
Untuk diketahui, bahwa tahap uji coba tahun ini merupakan bahan tolak ukur untuk evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan di tahun berikutnya.
Ya, secara hitung-hitungan, anggaran tersebut terbilang fantastik, namun ini lah bentuk sentuhan Bupati Irwan bersama wakilnya mendorong desa di Lutim maju dan mandiri.
Sebagai gambaran, program ini tidak hanya menyentuh pada infrastruktur saja, melainkan mendongkrak desa melalui potensi unggulan yang dimiliki.
Program BKK Rp 2 Miliar per desa ini disambut baik oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Luwu Timur.
“Program ini sangat strategis untuk mempercepat pembangunan desa. Uji coba ini bukan karena alasan politis, tapi untuk memastikan kesiapan dan efektivitas pelaksanaan,” ungkap Ketua Apdesi Lutim, Suharman, Senin (16/6/2025).
“Kami di Apdesi menyambut baik program ini, Pemda betul-betul ingin melihat desa maju dan mandiri melalui potensi yang dimiliki, sehingga dapat mendongrak pendapatan desa yang berdampak pada perputaran ekonomi desa,” sambungnya lagi.
Menurutnya, kepala desa yang terpilih mengikuti uji coba program akan menandatangani pakta integritas dan diwajibkan mendeklarasikan potensi unggulan masing-masing.
“Hal ini dinilai penting agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan sejalan dengan visi pembangunan desa mandiri,” kata Suharman yang juga Kades Laro.
Ia menambahkan, bahwa Rp 2 miliar itu bukan angka kecil. Karena itu, desa harus benar-benar siap, mulai dari tata kelola hingga perencanaan program. Kunci utamanya ada pada pemetaan potensi desa.
