INPUTRAKYAT_LUTIM, — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta pemerintah daerah tidak terlena dengan kekuatan sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Catatan tersebut disampaikan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Luwu Timur 2026 melalui rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada S., S.Pd., saat membacakan pendapat akhir fraksi mewakili Ketua Fraksi Muhammad Nur, SH, mengatakan perubahan APBD seharusnya tidak sekadar menjadi penyesuaian angka-angka anggaran.
Menurut dia, perubahan anggaran harus diarahkan untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Salah satu sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan adalah struktur ekonomi Luwu Timur yang dinilai masih cukup bergantung pada sektor pertambangan, terutama industri nikel.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi pemerintah dengan membuka lebih banyak sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor lain seperti pertanian, UMKM dan sektor produktif masyarakat agar perekonomian Luwu Timur tidak terlalu bergantung pada satu komoditas.
Selain persoalan struktur ekonomi, fraksi juga meminta pemerintah lebih selektif mengelola belanja daerah.
Belanja rutin dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang fiskal pemerintah tetap tersedia untuk membiayai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Tak hanya soal ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih muncul di tengah masyarakat.
Di antaranya persoalan konflik lahan, distribusi BBM dan gas subsidi, dampak lingkungan, kriminalitas hingga ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian.
Erick menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya dilihat dari sisi masuknya investasi.
Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan aktivitas ekonomi dan investasi berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan.
“Pembangunan bukan hanya soal investasi, tetapi bagaimana pemerintah mampu menangani dampak sosial dan lingkungan yang muncul di tengah masyarakat,” menjadi salah satu poin penting yang disampaikan fraksi.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi berharap sejumlah catatan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan mengelola anggaran daerah ke depan.
