INPUTRAKYAT_LUTIM — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menyatakan menerima dan mendukung Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan.
Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pandangan akhir Fraksi PAN dibacakan Anggota DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026).
Salah satu sorotan Fraksi PAN berkaitan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp21.641.157.970,02.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah tidak sekadar mencatat angka tersebut dalam struktur APBD, tetapi melakukan evaluasi terhadap sumber munculnya SiLPA.
Menurut Fraksi PAN, perlu dipastikan apakah SiLPA tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran atau justru muncul karena sejumlah kegiatan belum terealisasi, proses pengadaan terlambat, maupun program yang tidak berjalan sesuai rencana.
Selain belanja daerah, PAN turut meminta pemerintah memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi potensi yang sudah dimiliki Luwu Timur dinilai perlu dibarengi dengan pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah tekanan kepada masyarakat.
Pendidikan hingga Kesehatan Jadi Sorotan
Pada sektor pendidikan, Fraksi PAN meminta perhatian pemerintah tidak berhenti pada pembangunan dan perbaikan sarana fisik sekolah.
Peningkatan kompetensi guru, keberlanjutan program beasiswa bagi keluarga kurang mampu serta penguatan pendidikan vokasi juga dinilai perlu mendapat porsi dalam kebijakan anggaran.
Sementara di bidang kesehatan, PAN menyoroti pentingnya pemerataan tenaga kesehatan hingga wilayah yang sulit dijangkau.
Ketersediaan obat, penanganan stunting serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil juga menjadi bagian dari catatan Fraksi PAN.
Tak hanya itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian. Pemerintah didorong tidak hanya memberikan bantuan produksi, tetapi mulai memperkuat rantai usaha petani melalui hilirisasi hasil pertanian dan kepastian pasar.
Penguatan jaringan irigasi serta dukungan alat dan mesin pertanian juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Infrastruktur Diminta Berdasarkan Prioritas
Fraksi PAN turut mengingatkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase hingga akses air bersih diharapkan memiliki skala prioritas yang jelas sehingga anggaran yang tersedia memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN berharap rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tidak berhenti sebagai bagian dari dokumen pembahasan APBD.
PAN meminta pemerintah daerah menindaklanjuti setiap catatan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran sekaligus upaya memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.
