Jawaban PT Vale Soal Tuntutan Bupati Lutim Dinilai Normatif, Ryan Latif: Sebaiknya Pemda Benahi Diri

  • Whatsapp

Foto: Ryan Latif (kiri), Bupati Budiman (Tengah).

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Ketua Serikat Buruh Kimia Energi Pertambangan di Jakarta dan Sulsel, Ryan Latif kembali menyoal 11 poin tuntutan Bupati Lutim ke PT. Vale Indonesia.

Meskipun PT. Vale Indonesia dikabarkan telah menjawab surat tersebut tetapi menurut Ryan Latif yang juga Wapres DPP LIRA bahwa isi dari surat itu sudah sesuai dan normatif.

“Coba lihat, PT. Vale tetap mengacu pada regulasi yang berlaku sebagai landasan dalam bertindak, sehingga jawabannya sudah sesuai dan normatif,” ungkap Ryan Latif dalam rilis yang diterima media ini, Senin (19/07/2021) kemarin.

Menurutnya, ada yang lebih inclusive yakni PLTA Larona. Tetapi perlu diketahui dari semua tuntutan itu sebagian besar Vale sudah jalankan. Jadi saya melihat tidak ada yang istimewa, sama ji’ tuntutannya ormas dan LSM selama ini.

Dicontohkan, program PT. Vale yang sudah dia jalankan dengan baik di daerah ini diantaranya TJSL atau CSR, bahkan masuk kategori terbaik dibanding perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, ucapnya.

“Namun yang saya sayangkan CSR yang digelontorkan PT. Vale tahun anggaran 2018-2019 lalu, belum dinikmati masyarakat malah sudah rusak seperti BCC Malili, parahnya lagi apartemen ikan dikerja tidak sesuai RAB, sementara kedua program tersebut menelan anggaran yang cukup besar, dan kedua proyek itu dikerja kontraktor lokal,” tandasnya.

Sementara pada poin soal anak suku kata Ryan Latif, saya sepakat kalau diakomodir, tetapi seharusnya ada landasan hukumnya, sementara sampai saat ini kan belum ada Perdanya. Bahkan DPRD Lutim masih melakukan kajian dan studi banding.

Olehnya itu, realisasi peningkatan semua butuh pegangan regulasi dimana Pemerintah Daerah sendiri belum mempersiapkan perangkat hukumnya mengenai Perbup TJSL dan Perda masyarakat adat, sambungnya lagi.

“Jadi, memang sebaiknya Pemda Lutim membenahi diri dulu lah di internalnya sebelum melangkah jauh,” tutupnya.

Lanjut Ryan, terkhusus PLTA Larona, itu tidak mungkin selama PT. Vale masih beroperasi terkecuali kalau PT. Vale sudah angkat kaki, sebab berkaitan dengan kontrak karya dimana selama pabrik masih membutuhkan power selama itu juga masih ada kewenangan Vale.

“Kontrak karya itu adalah perjanjian kerja sama antar Negara investor yang melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Dan perlu diketahui hal itu juga dilindungi oleh Undang-Undang. Nah’ jika ada sengketa maka itu diselesaikan di Pengadilan arbitrase Internasional yang sudah disepakati tempatnya,” jelas Ryan.

Silahkan saja Pemerintah Daerah menuntut pengelolaan PLTA Larona, tetapi saya hanya mau bilang mampu kah?. Mengelola PLTA ini tidaklah muda dan memiliki resiko yang dapat timbul sewaktu-waktu, masih ingat kasus Dam Vale Brazil jebol, itu membayar ganti rugi terhadap terdampar sekitar 7 Milliar dollar sesuai keputusan pengadilan.

Jadi, saran saya biarkan saja PT Vale yang kelola Dam Larona, karena sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, kan PT. Vale yang akan bertanggungjawab, imbuhnya.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Anugrah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *