INPUTRAKYAT_KUTIM,–Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur akan mengawal pembangunan diwilayah Kecamatan Sangatta Selatan, khususnya pembangunan bandara Sangkima.
Hal ini diungkapkan Ketua DPD KNPI Kutim Munir Perdana di sela-sela kunjungan kerja di desa Sangkima, kecamatan Sangatta Selatan bersama Sekjen KNPI Arham dan beberapa wakil Ketua Bidang, baru-baru ini.
“Kunjungan kami ke Sangatta Selatan ini, untuk meninjau langsung Infrastruktur yang ada diwilayah ini (Sangkima) sekaligus melihat persiapan pengurus kecamatan (PK) yang akan melaksanakan Muscam Sangatta Selatan,” ungkapnya.
Lebih jauh Ia mengatakan, pihaknya akan fokus mendorong Pemkab Kutim dan Pemerintah Pusat untuk segera membangun fasilitas bandara Sangkima. Apalagi bandara Sangkima, kini bukan lagi masuk kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) dan sudah enclave.
“Informasi yang kami dapatkan bandara Sangkima, sudah di enclave. Jadi ini pembangunan sudah bisa masuk sekarang ini. Berbeda dengan dulu yang masuk kawasan TNK, pemkab tidak bisa mengalokasikan dana APBD untuk pembangunan bandara Sangkima, kalau sekarang bisa tidak hanya bandara tapi juga infrastruktur jalan, dan fasilitas publik lainnya,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris KNPI Kutim Arham, Pemkab Kutim tahun ini harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di Kecamatan Sangatta Selatan, apalagi selama bertahun tahun kecamatan tersebut tidak pernah dialokasikan anggaran APBD karena masih masuk dalam kawasan TNK. Pihaknya akan mendorong pemkab Kutim agar lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk pembanguna di Sangatta Selatan.
“Dari informasi yang kami dapatkan kalau Pemerintah Pusat sudah sejak tahun 2015 lalu kecamatan Sangatta Selatan Khususnya sudah di Enclave jadi statusunya sekarang sudah APL (Area Penggunaan Lain) termasuk bandara Sangkima dan sudah bisa dialokasikan APBD untuk pembangunan, khususnya untuk pembangunan bandara sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, untuk pembangunan jalan menuju ke Bandara Sangkima, bukan lagi kewenangan Pemerintah Pusat dan sudah tanggung Jawab Pemkab Kutim.”Jadi jalan itu bisa dibangun oleh pemkab dan juga bisa dikerjakan bersama antara Pemkab Kutim dan Pertamina, karena Jalan itu juga masih digunakan pihak perusahaan,” terangnya.
Liputan: Wal | Editor: Zhakral.
