INPUTRAKYAT_LUTIM,–Gerakan Pemuda Balambano (GEMBALA) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dam Larona 1, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Kamis, 23 Juli 2026.
Organisasi itu bahkan mengancam menutup akses menuju bendungan apabila tuntutan terkait perekrutan tenaga kerja lokal tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan kontraktor yang beroperasi di wilayah Balambano.
Koordinator aksi, Yolan Johan, mengatakan rencana demonstrasi muncul setelah proses audiensi dengan sejumlah kontraktor tidak membuahkan hasil. Menurut dia, hingga kini belum ada kepastian mengenai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya.
“Kami hanya menerima alasan bahwa kuota penerimaan tenaga kerja sudah penuh. Padahal proses rekrutmen itu tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat Balambano. Yang kami lihat, justru banyak tenaga kerja dari luar daerah yang diterima,” kata Yolan saat ditemui di Balambano, Selasa, 21 Juli 2026.
Yolan menilai masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan semestinya memperoleh prioritas dalam proses perekrutan tenaga kerja. Karena itu, ia menyebut aksi akan kembali dilakukan apabila tuntutan tersebut tetap diabaikan.
“Kalau tuntutan kami tidak direspons, kami akan turun lagi dan menutup akses di portal Dam Larona 1,” ujarnya.
Mahasiswa Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo itu mengatakan aksi tersebut tidak semata-mata menuntut pembukaan lapangan kerja. Menurut dia, yang lebih penting ialah adanya mekanisme rekrutmen yang transparan, terbuka, serta melibatkan komunikasi dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Sebelumnya, GEMBALA telah menggelar audiensi dengan sejumlah perusahaan kontraktor dan menyerahkan daftar nama warga Balambano yang dinilai memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan.
Empat perusahaan yang telah menerima usulan tersebut adalah PT TMU Sorowako, PT Lycon Asia Mandiri (LAM), PT Rumah Konstruksi Indonesia (RKI), dan PT Puma Jaya Utama (PJU). Nama-nama yang diajukan untuk mengisi sejumlah posisi, mulai dari pengemudi, petugas keselamatan kerja (safety man), helper, hingga tenaga administrasi.
Menurut Yolan, terdapat sekitar 11 perusahaan kontraktor yang beroperasi di kawasan Balambano. Namun, usulan tenaga kerja baru disampaikan kepada empat perusahaan karena dinilai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi warga setempat.
Dalam aksi yang direncanakan, GEMBALA membawa empat tuntutan. Pertama, meminta seluruh kontraktor di kawasan Larona 1 menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Kedua, mendesak perusahaan menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, meminta perusahaan membuka informasi mengenai dokumen lingkungan dan perizinan, seperti UKL-UPL, IUP Eksplorasi, serta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Keempat, mendesak Contractor Management Operations (CMO/CMT) melakukan evaluasi terhadap seluruh kontraktor yang bekerja di area operasional PT Vale.
Yolan menilai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja, tetapi juga minimnya komunikasi antara perusahaan dan warga di wilayah pemberdayaan.
“Kami berharap setiap perusahaan yang masuk ke wilayah pemberdayaan PT Vale terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan keterbukaan, peluang kerja menjadi lebih adil dan potensi konflik maupun kesalahpahaman dapat diminimalkan,” kata dia.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari perusahaan-perusahaan kontraktor yang disebutkan maupun pihak Contractor Management Operations (CMO/CMT) terkait tuntutan dan rencana aksi tersebut. (Solihin).
