INPUTRAKYAT_MAJENE,– Pemerintah Kabupaten Majene terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi. Langkah ini diambil setelah hasil pemetaan menunjukkan bahwa persoalan stunting di setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang seragam.
Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd., menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan intervensi yang berbasis data dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majene mulai mendorong keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam memperkuat program-program penanganan stunting di lapangan.
Menurut Andi Ritamariani, dosen dan mahasiswa STIKES Bina Bangsa Majene memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut melalui kegiatan penelitian, praktik lapangan, hingga program pengabdian kepada masyarakat.
“Mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kehadiran mereka di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang terjadi sekaligus memberikan solusi yang tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa, pemerintah berharap lahir berbagai rekomendasi berbasis data yang mampu menjawab persoalan spesifik di setiap kecamatan. Data tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan sasaran prioritas intervensi, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, Kecamatan Banggae tercatat sebagai wilayah dengan jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi di Kabupaten Majene. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya berfokus pada balita, tetapi juga harus menyentuh kualitas lingkungan keluarga secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, pola asuh, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi.
Secara nasional, percepatan penurunan stunting masih menjadi agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi tersebut menekankan pentingnya intervensi yang terintegrasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga perlindungan sosial bagi keluarga rentan.
Meski berbagai program telah dijalankan, tantangan terbesar masih terletak pada efektivitas implementasi dan keberlanjutan pendampingan di tingkat desa. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, serta masyarakat menjadi kunci penting untuk memastikan upaya penurunan stunting berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat dan dukungan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Majene optimistis target penurunan angka stunting dapat tercapai sekaligus mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.
