INPUTRAKYAT_MAJENE,– Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam upaya pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta perkawinan anak tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa (21/4/2026), ini dihadiri langsung oleh Bupati Majene, A. Achmad Syukri Tammalele, bersama Wakil Bupati, Andi Rita Mariani, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Majene.
Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kepala DPPPA Kabupaten Majene, Lies Herawati, menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, ABH, serta perkawinan anak, masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif.
“Diperlukan penguatan sinergi dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan agar upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban dapat berjalan optimal. Pendekatan lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang menyeluruh,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah langkah strategis turut dibahas, di antaranya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem rujukan dan layanan terpadu, optimalisasi mekanisme pelaporan, serta intensifikasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Khusus dalam penanganan ABH, peserta menekankan pentingnya penerapan pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penguatan peran keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam mencegah praktik perkawinan anak, melalui peningkatan pemahaman terhadap dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ditimbulkan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan kebijakan serta rencana aksi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Majene pun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.
