Polemik Minimnya UTD di Luwu Timur, Begini Tanggapan Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Minimnya Unit Transfusi Darah (UTD) di Kabupaten Luwu Timur menimbulkan polemik ditengah masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Malili serta Sorowako dan sekitarnya.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Luwu Timur, Sarkawi Hamid mengakui kalau hal itu menjadi soal di Luwu Timur saat ini, ungkapnya, Kamis (18/7/2021).

“Jujur saja kita ada persoalan darah di Lutim, pertama kita terbentur dengan regulasi Permenkes nomor 83 tahun 2014 tentang UTD dan BDRS serta jejaring transfusi darah,” ujarnya.

Di pasal dua ayat satu pada Permenkes itu kata Sarkawi, bahwa UTD hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Palang Merah Indonesia (PMI).

Nah, dari Permenkes tersebut maka saat ini kita sudah memiliki UTD di RSUD I Lagaligo, tetapi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan akan darah di Kabupaten Luwu Timur, sambungnya lagi.

Sementara dengan lahirnya Permenkes itu tentu Rumah Sakit Swasta seperti RS Awal Bros Sorowako tidak bisa lagi mengelola UTD sehingga harus melalui proses UTD RSUD I Lagaligo Wotu dan PMI, terang Sarkawi.

Menurutnya, dari awal kami (PMI-red) sudah berjuang untuk dibuatkan wadah UTD yang berkedudukan di Kecamatan Malili dan wilayah Timur meliputi Sorowako, Towuti serta Wasuponda.

Bahkan lanjutnya, PMI sering kali menawarkan ke PT. Vale mengenai UTD itu. Dan seharusnya PT. Vale yang paham dengan Permenkes ini segera mengajak kami untuk bersama-sama membahas persoalan tersebut.

“Perlu diketahui bahwa kebutuhan darah di Lutim persemester itu sebanyak 500 sampai 600 kantong yang disuplay ke RSUD I Lagaligo Wotu,” jelasnya.

Mengenai wacana UTD akan dibangun di RS Ussu, pertanyaannya kapan RS itu selesai?, sementara darah dibutuhkan pasien setiap hari. Sehingga memang perlu kita mengambil langkah taktis untuk membangun UTD di wilayah Malili serta Sorowako dan sekitarnya.

Ia juga menegaskan bahwa PMI siap bekerjasama dan saat ini sementara kita upayakan tetapi kami terbentur pada anggaran kemudian sarana dan prasarana.

Oleh sebab itu, seharusnya PT. Vale mengajak kami bekerja sama karena berdasarkan regulasi PMI berhak melakukan itu. Nanti ada kondisi seperti ini barulah kasat kusut.

Selain PT. Vale tambah Sarkawi, yang terpenting pula pemerintah daerah bagaimana mengajak kami duduk bersama untuk membahas persoalan ini.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Anugrah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *