INPUTRAKYAT_PALU – Besarnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai hampir Rp4.097 triliun harus diikuti dengan kebijakan fiskal yang benar-benar dirasakan daerah, termasuk Sulawesi Tengah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengatakan anggaran negara yang besar tidak cukup hanya diukur dari besarnya belanja pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, seberapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya alam dan hilirisasi,” kata Safri, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Aktivitas pertambangan, kawasan industri dan hilirisasi berkembang pesat, terutama di Morowali dan Morowali Utara.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut, kata Safri, jangan sampai hanya terlihat pada angka investasi dan produksi. Pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk mengimbangi beban pembangunan yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Jangan sampai ekonominya tumbuh tinggi, industrinya berkembang pesat, penerimaan negara meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah justru tertinggal. Beban pembangunan di daerah terus bertambah, sementara ruang fiskalnya terbatas,” ujarnya.
APBN Besar, Ruang Fiskal Daerah Jangan Terbatas
Safri meminta pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berfokus pada angka makro seperti pertumbuhan ekonomi, belanja negara dan total Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan formulasi transfer ke daerah mampu menjawab perbedaan kontribusi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Yang harus dilihat bukan hanya berapa besar APBN secara nasional, tetapi berapa besar ruang fiskal yang benar-benar tersedia bagi daerah untuk membangun,” katanya.
Ia mengingatkan, daerah seperti Sulawesi Tengah membutuhkan anggaran yang memadai karena pertumbuhan ekonomi juga membawa konsekuensi terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pelayanan publik.
“Kalau dana yang diterima daerah lebih banyak habis untuk belanja rutin dan pelayanan dasar, sementara kebutuhan infrastrukturnya terus meningkat, tentu ada persoalan yang harus dibenahi,” tegasnya.
Hak DBH Sulteng Jangan Dilupakan
Safri juga mengingatkan agar pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai peningkatan anggaran, tetapi juga penyelesaian kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah.
Ia menyoroti masih adanya kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024 yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp523,7 miliar.
Menurut Safri, persoalan kurang salur tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Bagi daerah, dana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan membiayai pembangunan.
“Jangan hanya bicara optimisme RAPBN 2027, sementara hak daerah yang sebelumnya belum tersalurkan masih menjadi persoalan. Bagi daerah, dana yang belum masuk itu bukan sekadar angka di atas kertas. Itu menyangkut kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Safri menilai penyelesaian kurang salur DBH justru dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah.
“Kalau hak daerah diselesaikan, pemerintah daerah punya ruang lebih besar untuk bergerak. Infrastruktur bisa diperkuat, pelayanan publik ditingkatkan dan program pembangunan bisa berjalan. Jadi jangan hanya melihat anggaran tahun depan, tetapi kewajiban yang belum dituntaskan juga harus diselesaikan,” katanya.
Hilirisasi Harus Memperkuat Daerah
Selain DBH, Safri menilai kebijakan hilirisasi juga perlu dilihat dari sisi keadilan fiskal.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, nilai produksi atau ekspor. Pemerintah juga harus memastikan daerah tempat aktivitas industri berlangsung memperoleh manfaat yang sebanding.
“Sulawesi Tengah bukan hanya tempat bahan mentah diambil. Di sini ada proses pengolahan, kawasan industri, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi dengan skala sangat besar. Karena itu, harus ada desain kebijakan fiskal yang membuat masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh manfaat yang lebih sebanding,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengevaluasi kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi daerah yang menjadi basis sumber daya alam dan kawasan hilirisasi.
“Kalau daerah menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional, maka kapasitas fiskalnya juga harus diperkuat. Jangan sampai daerah menjadi lokasi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengatasi berbagai kebutuhan yang muncul akibat pertumbuhan tersebut,” ujarnya.
Ukuran Akhirnya adalah Manfaat bagi Masyarakat
Safri menegaskan dirinya tidak mempersoalkan semangat pemerintah menghadirkan RAPBN yang optimistis dan ekspansif. Namun, kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
“Optimisme itu penting. Tetapi bagi kami di daerah, ukuran akhirnya adalah manfaat. Apakah jalan dibangun, sekolah diperbaiki, rumah sakit diperkuat, pelayanan publik meningkat dan masyarakat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi,” kata Safri.
Ia menegaskan kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol publik dan perjuangan kepentingan daerah, bukan ditujukan kepada individu tertentu, termasuk anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.
“Kami tentu menghargai setiap perjuangan anggota DPR RI Dapil Sulteng. Tetapi sebagai bagian dari kontrol publik dan aspirasi daerah, kita harus terus mengingatkan bahwa Sulteng membutuhkan kebijakan fiskal yang semakin adil. Ini bukan soal siapa yang berbicara, tetapi bagaimana kebijakan negara benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Sulteng,” pungkasnya.
