INPUTRAKYAT_LUTIM,–Aroma dugaan pungutan liar (Pungli) berhembus dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur, Sulsel.
Dugaan pungli tersebut dialamatkan pada kegiatan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019, formasi kesehatan dan tenaga guru.
Berdasarkan pengakuan sumber yang enggan dipublikasikan namanya membeberkan, kalau dirinya dimintai sejumlah uang sebesar Rp 1 juta perorang, untuk pembayaran upah tenaga tim seleksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua tenaga P3K di wilayah Kecamatan Burau yang dinyatakan lulus sudah membayar pak senilai Rp 1 juta perorang. Katanya, dana ini untuk pembayaran transportasi tim dari BKN, seperti penjelasan dari pihak BKPSDM,” ungkap sumber via telepon genggamnya, Kamis (18/03/2021).
Menurutnya, setiap orang membayar melalui inisial TG, yang ditunjuk sebagai koordinator di wilayah Kecamatan Burau.
Tak sampai disitu, dana tersebut kemudian diserahkan TG ke Sjr selaku bendahara. “Tidak ada ji’ masalah dengan dana itu pak karena untuk mempermudah urusan,” ujarnya.
“Cuman sampai saat ini kami belum diberikan SK pasca dinyatakan lulus 2019 lalu,” sambungnya lagi.
Sementara itu, sumber lainnya juga menyebutkan hal serupa. Dimana dari pengakuannya mengatakan, kalau dirinya yang langsung menagih ke rekannya.
“Saya disuruh langsung Sjr (inisial-red) selaku bendahara yang ditunjuk, untuk menagih ke teman-teman di Kecamatan Wotu yang kurang lebih 18 orang,” jelasnya.
Soal pembayaran ini, semua teman-teman yang lulus P3K di Kecamatan Wotu sudah membayar, dananya saya sudah serahkan ke Sjr. Dan bahkan seluruh tenaga P3K di Lutim yang lulus sudah membayar, sambungnya lagi.
“Ini kami masih menunggu SK keluar. Kami dijanji bulan kemarin tapi belum ada sampai sekarang, dan menurut Ir (inisial-red) selaku pegawai BKPSDM Lutim, bahwasanya upah kami akan dibayarkan mulai bulan dua,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sjr yang ditunjuk sebagai bendahara menjelaskan bahwa kegiatan P3K ini bukan kegiatan BKPSDM tapi BKN.
Bahkan ia menyebut kalau pembayaran Rp 1 juta itu sudah selesai. Ini hanya aturan kedalam, dan hanya sekedar ucapan terimakasih, kalau terkait SK kami masih menunggu pelantikan Bupati.
Ditanya dimana diserahkan semua dana yang telah terkumpul, Sjr enggan membeberkan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Lutim, Kamal Rasyid menepis kalau dugaan tersebut tidak benar.
“Insya Allah informasi itu tidak benar, tidak ada sama sekali pungutan di kegiatan P3K karena prosesnya berjalan online, kami tidak tahu menahu masalah pungutan itu, karena seluruh kegiatan sudah dianggarkan di APBD,” singkatnya.
Sekedar diketahui, bahwa kegiatan rekrutmen P3K 2019 tersebut dianggarkan melalui APBD senilai Rp 577.268.493.
Liputan: Amk | Editor: Redaksi.
