INPUTRAKYAT_MORUT, – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri hilirisasi nikel menyusul krisis yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum untuk menilai kembali sejauh mana kebijakan hilirisasi memberi manfaat yang seimbang bagi daerah penghasil.
Safri menyampaikan, dampak yang dirasakan Morowali Utara akibat persoalan di PT GNI menunjukkan masih tingginya ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor industri pengolahan nikel.
“Ketika satu perusahaan mengalami persoalan, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Ini menunjukkan perlunya memperkuat struktur ekonomi daerah agar tidak bergantung pada satu sektor,” kata Safri, Senin (13/7/2026).
Ia meminta pemerintah pusat melakukan audit secara komprehensif terhadap PT GNI. Menurut dia, pemeriksaan tidak hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap komitmen investasi, standar keselamatan kerja, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Audit secara menyeluruh penting dilakukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai akar persoalan dan langkah perbaikannya,” ujarnya.
Safri juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sumber daya alam. Menurut dia, daerah yang selama ini menjadi basis aktivitas pertambangan semestinya memperoleh perlindungan yang memadai ketika industri menghadapi tekanan.
Ia berpendapat, manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan perlu diikuti dengan mekanisme mitigasi yang mampu membantu daerah menghadapi dampak sosial maupun ekonomi apabila terjadi perlambatan industri.
Selain itu, Safri mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan terhadap industri hilirisasi. Menurutnya, apabila terdapat indikasi penurunan kinerja perusahaan, langkah antisipatif semestinya dapat dilakukan lebih awal sehingga dampaknya terhadap pekerja dan daerah dapat diminimalkan.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Safri mengusulkan pembentukan dana mitigasi bagi daerah penghasil tambang. Dana tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah menangani dampak ekonomi dan sosial ketika perusahaan mengalami krisis.
Ia juga meminta pemerintah memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempercepat upaya penciptaan lapangan kerja baru.
“Yang terdampak bukan hanya pekerja, tetapi juga keluarga mereka. Karena itu, penyelesaiannya harus memperhatikan aspek perlindungan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Safri menilai evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari besarnya investasi maupun nilai ekspor, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi kebijakan dan penguatan tata kelola industri, bukan penilaian terhadap adanya pelanggaran hukum tertentu oleh pihak mana pun.
“Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan hilirisasi berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang proporsional bagi daerah penghasil maupun masyarakat di sekitarnya,” ujar Safri.
