Example 728x250
Example 728x250
Input Sulteng

Warga Demo Kantor DPRD Morowali Utara Tuntut Bentuk Pansus Usut Kasus Korupsi

962
×

Warga Demo Kantor DPRD Morowali Utara Tuntut Bentuk Pansus Usut Kasus Korupsi

Sebarkan artikel ini

INPUTRAKYAT_MORUT,–Anggota DPRD Morowali Utara, Yaristan Palesa menerima pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan, Jumat (4/10/2024).

Sebelumnya, massa aksi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Morowali Utara dengan tuntutan yang sama.

Unjuk rasa damai tersebut dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP Morut. Yaristan Palesa berdialog dengan massa aksi di ruang komisi I DPRD Morut.

“Silahkan menyampaikan tuntutannya untuk kami akomodir, dan saya juga bermohon maaf atas ketidak hadiran rekan-rekan anggota dewan lainnya karena berhubung ada kegiatan lain,” ucap Yaristan.

Kordinator aksi, Burhanuddin Hamsah menyampaikan, bawa isu aksi ini adalah terkait korupsi-korupsi yang terjadi di Morowali Utara terdiri dari penggunaan dana PEN, dana covid 19 yang terjadi penyelewengan melalui kegiatan pembagian sembako yang ditenggerai oleh diduga mantan ketua DPRD Morut.

Lanjutnya, soal pembangunan rumah jabatan bupati dan wakil bupati sebesar Rp 2 miliar, itu tidak dianggarkan melalui KUA-PPAS RAPBD justru dibangun, ini menjadi persoalan, nanti dibangun baru diminta anggarannya, pekerjaan ini tahun 2021.

Kemudian kasus-kasus lain kata Burhanuddin, pembangunan asrama mahasiswa Morowali Utara yang ada di Palu, termasuk pembebasan lahan Rp 1 Miliar, dan pembangunan gedungnya yang sampai saat ini bermasalah.

“Ini sudah diperiksa oleh Polres Morut tetapi mandet tidak ada realisasi pada tahun 2018,” jelasnya.

Kepada media ini, Yaristan Palesa mengatakan, mereka menuntut kami untuk segera membentuk Pansus terkhusus masalah tuntutan itu.

“Saya (fraksi golkar) sepakat dengan tuntutan tersebut agar supaya ada keterbukaan, mana yang terjadi dan tidak, supaya tidak ada curiga kepada pemerintah daerah, DPRD dan pelaku-pelaku atau kontraktor khsusnya,” ujarnya.

“Saya fikir itu, tidak ada masalah, dan rencana pembentukan Pansus itu setelah dilantiknya ketua DPRD definitif sehingga kita boleh berkumpul bersama memikirkan fraksi-fraksi untuk meminta persetujuan itu,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *