INPUTRAKYAT_LUTIM, — Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Perumda Waemami mendapat persetujuan DPRD. Di balik keputusan itu, terdapat tuntutan agar dukungan modal pemerintah diterjemahkan menjadi layanan air bersih yang lebih luas dan berkualitas.
Rancangan peraturan daerah perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Waemami disepakati dalam rapat paripurna DPRD pada 5 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut menempatkan Perumda Waemami sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan air minum. Pemerintah berharap tambahan penyertaan modal dapat meningkatkan kapasitas perusahaan sekaligus memperkuat sistem penyediaan air minum.
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mengatakan penyertaan modal harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Ia meminta pengelolaan modal dilakukan dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap rupiah penyertaan modal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Irwan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya berada pada besaran modal yang disalurkan. Kinerja Perumda Waemami dan kemampuan perusahaan meningkatkan pelayanan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana daerah.
Pembahasan perubahan modal dilakukan DPRD melalui Pansus dan Banggar sebelum dibawa ke rapat paripurna. Bupati menyebut proses pembahasan bersama legislatif berlangsung konstruktif.
Rapat paripurna juga menyetujui KUA-PPAS 2027. Kesepakatan itu menjadi dasar bagi pemerintah dan DPRD dalam menyusun prioritas program serta alokasi anggaran tahun depan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pada forum yang sama, pemerintah menyerahkan rancangan perubahan KUA-PPAS 2026 kepada DPRD. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pembahasan menuju perubahan APBD 2026.
Dua agenda anggaran itu menunjukkan bahwa pembahasan penyertaan modal Perumda Waemami berlangsung bersamaan dengan penentuan arah fiskal daerah. DPRD dan pemerintah kini memiliki pekerjaan lanjutan: memastikan kebijakan yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang terukur.
Bagi Perumda Waemami, tambahan dukungan pemerintah sekaligus menjadi ujian untuk membuktikan bahwa perusahaan daerah mampu tumbuh secara sehat, profesional dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
