INPUTRAKYAT_MAKASSAR,— Pemerintah Kabupaten Majene bersama DPRD Majene menggelar audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk membahas sejumlah persoalan terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
Audiensi yang berlangsung pada Senin, 21 September 2026, tersebut dihadiri Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fandy Achmad Sitaba, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Majene dan DPRD Majene.
Dari Pemkab Majene hadir Wakil Bupati Majene, DR. Hj. A. Ritamariani, M.Pd, Ketua Komisi II DPRD Majene Napirman, serta sejumlah anggota Komisi II DPRD Majene, yakni Masram, Husail dan Muh. Dandy Dahry.
Pertemuan juga dihadiri TBUP3D Majene Rusbi Hamid, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Irhamnia Muis Mandra, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Andi Rahma, Kepala Dinas Pertanian Andi Adlina, Kepala Dinas Koperindag Nahdhah B Fattah, Kepala Dinas Kominfo Albar Mustar, Kepala Badan Kesbangpol Irwansyah, Kabag SDA, Abrar Effendy serta Pj. Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Majene, Muh. Shaleh As’ad.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Majene dan DPRD menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya menyangkut ketersediaan dan distribusi BBM bagi masyarakat.
Salah satu yang dibahas adalah kuota BBM untuk wilayah Kabupaten Majene beserta progres penyalurannya hingga September 2026. Pemkab juga meminta perhatian terhadap kemungkinan penambahan kuota bagi SPBU dan SPBUN, mengingat sepanjang 2026 sempat terjadi kelangkaan BBM pada periode tertentu.
Selain itu, pemerintah daerah menyoroti penyaluran BBM bagi kelompok masyarakat petani dan nelayan yang disebut belum memperoleh jatah BBM dari SPBU, termasuk mekanisme pelayanan bagi masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
Pemkab Majene juga mendorong percepatan operasionalisasi SPBUN milik Perumda Aneka Usaha Majene sebagai salah satu alternatif distribusi BBM bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Fandy Achmad Sitaba menjelaskan bahwa berdasarkan data Pertamina, tidak terdapat penurunan pasokan atau kuota BBM untuk SPBU di Kabupaten Majene.
Menurutnya, kondisi yang terjadi lebih berkaitan dengan peningkatan konsumsi BBM di Kabupaten Majene dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Terkait usulan penambahan kuota, Pertamina menjelaskan bahwa kewenangan penetapan kuota berada pada BPH Migas sebagai regulator. Sementara Pertamina Patra Niaga menjalankan fungsi distribusi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Pertamina menyatakan siap memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Majene apabila akan mengajukan penambahan kuota kepada BPH Migas.
Pertamina juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemkab Majene dalam melakukan pembinaan terhadap SPBU yang tidak memberikan jatah BBM kepada kelompok masyarakat nelayan maupun petani yang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait.
Kabar positif juga disampaikan terkait SPBUN milik Perumda Aneka Usaha Majene. Perpanjangan kontrak kerja sama SPBUN tersebut disebut telah memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan dapat kembali beroperasi pada Oktober 2026.
Dalam operasionalnya nanti, SPBUN tersebut dipastikan tidak mengalami pengurangan kuota BBM tahunan.
Pertamina juga menyampaikan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah memberikan sekitar 90 teguran atau peringatan kepada SPBU di wilayah Kabupaten Majene. Teguran tersebut diberikan berdasarkan pengaduan yang diterima dari masyarakat maupun aparatur pemerintah.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Pertamina untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Audiensi juga membahas mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM, baik yang terjadi di SPBU maupun yang melibatkan oknum masyarakat.
Dari hasil pertemuan, Pemerintah Kabupaten Majene akan menindaklanjuti pembahasan bersama Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi BBM di wilayah Majene berjalan sesuai ketentuan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dan memfasilitasi Pemkab Majene bersama DPRD dalam memastikan ketersediaan BBM di Kabupaten Majene tetap tercukupi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prokompi
Editor: RZ
