INPUTRAKYAT_LUTIM, — DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta pemerintah daerah berhati-hati menentukan proyek yang akan dikerjakan melalui kontrak tahun jamak. Di tengah proyeksi defisit anggaran 2027 sebesar Rp49,19 miliar, pembangunan Rumah Sakit Towuti disebut sebagai salah satu proyek yang layak diprioritaskan.
Pembahasan mengenai proyek multiyears itu muncul dalam penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Luwu Timur atas rancangan KUA-PPAS 2027 dalam rapat paripurna, Rabu, 5 Agustus 2026.
Juru Bicara Banggar, Alamsyah, mengatakan pembahasan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan. Dari pembahasan bersama TAPD, pendapatan 2027 diproyeksikan Rp2.213.901.863.645, sedangkan belanja mencapai Rp2.263.097.880.900.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp49,2 miliar antara pendapatan dan belanja.
Kondisi itu membuat penentuan proyek multiyears harus dilakukan secara selektif. Banggar mendorong proyek yang dipilih memiliki urgensi tinggi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
RS Towuti menjadi salah satu proyek yang mendapat perhatian.
Alamsyah mengatakan pembangunan rumah sakit tersebut telah tercantum dalam RPJMD Luwu Timur. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memberikan kepastian pendanaan agar proyek dapat berlanjut hingga selesai.
“Keberadaan rumah sakit ini sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Towuti, Nuha, dan Wasuponda,” kata Alamsyah.
Menurut dia, penggunaan skema tahun jamak memungkinkan pemerintah daerah mengatur kebutuhan pembiayaan proyek secara bertahap. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan perencanaan anggaran daerah.
Selain RS Towuti, Banggar juga menyepakati beberapa proyek strategis lainnya untuk dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak. Pembangunan jalan kabupaten dan penerangan jalan umum termasuk dalam daftar yang dibahas.
Bagi DPRD, skema multiyears bukan sekadar metode pembayaran proyek. Kontrak semacam itu membutuhkan komitmen anggaran lintas tahun sehingga pemilihan proyek harus didasarkan pada skala kebutuhan dan kemampuan daerah.
Karena itu, Banggar meminta sinergi DPRD dan pemerintah daerah tetap dijaga dalam pelaksanaan program yang telah masuk KUA-PPAS 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte bersama Wakil Ketua Jihadin Peruge dan Hj. Harisah Suharjo. Bupati Irwan Bachri Syam, Sekda Ramadhan Pirade, unsur Forkopimda serta jajaran pemerintah daerah turut menghadiri rapat tersebut.
Dengan proyeksi defisit yang masih harus dikelola, pembangunan RS Towuti kini berada di antara daftar kebutuhan pelayanan publik dan tantangan menjaga kesinambungan fiskal daerah. DPRD mendorong pemerintah mencari formula pendanaan yang memungkinkan proyek tersebut berjalan tanpa mengganggu program prioritas lainnya.
