INPUTRAKYAT_LUTIM — Kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
Dalam rapat paripurna pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026), Banggar DPRD Luwu Timur menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Laporan Banggar dibacakan Wahidin. Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidik, khususnya guru agama dan guru Bimbingan Konseling (BK).
Selain sektor pendidikan, akses komunikasi masyarakat di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian.
Banggar menemukan masih terdapat kawasan yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi secara optimal atau berada dalam kondisi blank spot.
Dua wilayah yang disebut dalam rekomendasi tersebut yakni Ujung Baru dan Laroeha.
Pemerintah daerah diminta mencari langkah konkret agar persoalan akses komunikasi di wilayah tersebut dapat segera ditangani.
Tak hanya itu, Banggar turut mendorong pemerintah daerah memperkuat pengembangan sektor pariwisata.
Potensi wisata dinilai perlu dikelola secara lebih optimal sehingga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dan masyarakat.
Persoalan pelayanan publik lainnya yang masuk dalam catatan Banggar adalah kebutuhan penambahan armada pemadam kebakaran.
Penambahan armada dinilai penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan petugas.
Banggar juga memberikan perhatian terhadap peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penyampaian informasi pemerintahan.
Kominfo didorong meningkatkan profesionalisme dalam mengelola informasi serta menyampaikan berbagai program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat secara lebih optimal.
Ketua DPRD: Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menegaskan penggunaan anggaran perubahan harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah juga didorong terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Luwu Timur sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan tertentu.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Luwu Timur juga menerima dokumen Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, DPRD menetapkan Rencana Kerja DPRD Luwu Timur untuk tahun anggaran mendatang.
Ober Datte berharap seluruh rekomendasi Banggar, termasuk 16 poin yang disampaikan dalam paripurna, dapat segera menjadi perhatian organisasi perangkat daerah.
Ia menekankan koordinasi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran.
