INPUTRAKYAT_LUTIM — Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur menjadi perhatian pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pengelola SPBU.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Ruang Rapat Bupati, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin langsung Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam. Pertemuan itu turut dihadiri anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto TM, unsur Kejaksaan dan Pengadilan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, serta pengelola 11 SPBU di Luwu Timur.
Dalam forum tersebut, Muhammad Iwan menyoroti persoalan kuota BBM bersubsidi yang tersedia untuk masyarakat Luwu Timur.
Ia menyebut kuota BBM bersubsidi, terutama Pertalite, mengalami pengurangan pada 2026. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.
Sementara untuk BBM jenis Solar, Iwan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi menjaga komitmen bersama. Penyaluran harus dilakukan secara tertib, aman dan sesuai ketentuan.
Iwan juga memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan distribusi BBM bersubsidi.
Salah satunya melalui penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan yang diberlakukan di sejumlah SPBU.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan kepadatan kendaraan sekaligus mengurangi antrean panjang yang selama ini terjadi di SPBU.
“Pemerintah telah sangat efektif menerapkan sistem yang dijalankan,” ujar Iwan.
Ia menilai pengaturan di lapangan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah. Pengelola SPBU, aparat keamanan dan instansi terkait juga harus mengambil peran dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai sasaran.
Iwan berharap pengawasan dapat dilakukan secara konsisten sehingga BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut dia, penataan distribusi menjadi penting di tengah keterbatasan kuota. Dengan pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan sekaligus antrean panjang dapat ditekan.
“Yang paling penting bagaimana BBM bersubsidi ini bisa dinikmati masyarakat secara adil dan merata,” tegasnya.
