INPUTRAKYAT_MORUT,–Sekda Morowali Utara, Musda Guntur berang lantaran perlakuan perusahaan sehingga merugikan masyarakat Morowali Utara dalam hal kepemilikan lahan.
Kemarahan tersebut dipicu saat warga Desa Poona bersama perangkat desa dan Kepala Desa Lembobelala berdialog dengan perusahaan karet PTPN di ruang rapat Sekda, Jumat (2/2/2024).
“Kalau perusahaan kembali melakukan hal
yang sama dan menipu masyarakat, pemerintah daerah pasti bertindak tegas. Bahkan saya juga akan melakukan ‘sesuatu’ kalau kalian begitu lagi,” tegas Musda.
Sebelumnya, masyarakat Desa Po’ona menceritakan pengalaman tahun 1980-an saat pihak perusahaan mematok lahan di tempat mereka lalu mengolah tanah dengan alasan hanya untuk penentuan titik koordinat.
“Tapi begitu keluar sertifikat HGU ternyata patok patok tersebut menjadi bagian dari sertifikat yang dikeluarkan oleh negara,” cerita warga.
Karena itu timpa Kades Po’ona, Dion Moza, kami tidak mau ini terulang kembali dan kami menolak perusahaan mematok pada lahan yang menjadi milik kami dan selama ini kami gunakan untuk mengolah pertanian.
Senada dari itu, Kepala Desa Lembobelala, Jonson Tagoe menuntut lahan 700 ha yang kini masuk HGU tapi sesungguhnya dimiliki masyarakat.
“Bahkan rumah saya juga masuk HGU serta lapangan dan pemukiman masyarakat,” keluh Jonson Tagoe.
Sementara itu, dirapat tersebut pihak perusahaan tidak banyak menanggapi keluhan masyarakat dan ‘ancaman’ pemda Morut.
Pihak perusahaan hanya berjanji akan membentuk apa yang mereka sebut Panitia B untuk menangani permalasahan tersebut yang terdiri dari Pemda Morut, perusahaan dan masyarakat.
Meski demikian perusahaan tetap berharap kerjasama maayarakat untuk pematokan sebagai salah satu syarat perpanjangan ijin usaha.
