Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Input Sulteng

DPRD Morut Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Fraksi Golkar Soroti Ini

264
×

DPRD Morut Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Fraksi Golkar Soroti Ini

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INPUTRAKYAT_MORUT,–DPRD Morowali Utara menggelar rapat paripurna pandangan fraksi terkait rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, Wahyu Hidayat didampingi Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira dan dihadiri para anggota DPRD Morut dan Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Morut, Selasa (11/6/2024).

Example 300x600

Dalam rapat paripurna, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya diantaranya fraksi Golkar. Anggota DPRD dari fraksi Golkar, Gems Saino menyampaikan beberapa hal, soal berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, alhasil Pemda Morut meraih WTP.

Meski begitu kata dia, pada pidato nota pengantar Bupati menyebut bahwa penyajian laporan keuangan pertanggubgjawaban pelaksanaan rancangan APBD yang diajukan telah dilakukan penyusaian dan perbaikan.

Maka dari itu lanjutnya, kami meminta Pemda benar-benar melaksanakan secara tertib tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK atas sejumlah temuan, dan WTP bukan berarti tidak ada kelalaian atau ketidakpatuhan, olehnya fraksi golkar mendorong DPRD melakukan pemantauan.

Ia membeberkan, soal pendapatan, dari realisasi PAD belum memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap total realisasi penerimaan daerah, namun berdasarkan catatan dan laporan komponen pajak daerah utamanya pajak MBLB dan PBJT yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD, namun disisi lain BPK menemukan kebocoran akibat kesalahan perhitungan.

“Tidak hanya itu, kami juga menyoroti tidak adanya penerimaan PAD dari denda keterlambatan pekerjaan, padahal BPK menemukan adanya paket pekerjaan yang seharusnya dikenakan denda keterlambatan seperti pembangunan jalan, drainase dan trotoar dalam kota Kolonodale,” tandasnya.

Selain itu tambahnya, ia juga menyoroti realisasi belanja tahun 2023 serta meminta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 52 Miliar untuk dimaksimalkan perencanaan penggunaannya guna mendukung kegiatan pembangunan tahun yang sama.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *