INPUTRAKYAT_PAPUA BARAT,–Kapolda Papua Barat terpaksa membatalkan penerbangan ke Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Aula Polres, Senin (03/12/18).
Pembatalan itu disebabkan karena Kapolda Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja dan beberapa pejabat utama serta Kasdam XVIII/Kasuari menggunakan seragam Polisi dan Militer, meskipun sudah di tutupi dengan jaket namun Pilot serta Manejemen Pesawat Susi Air tetap tidak ingin memberangkatkan rombongan pejabat tinggi Polda dan Kodam Kasuari itu.
Distrik Maneger Susi Air Manokwari Albertus Guntur saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan, pihaknya telah menyampaikan standar operasional pesawat kepada protokol bandara yang datang pada Jumat (30/11) lalu, mau carter pesawat untuk penerbangan Senin tujuan Bintuni, ungkapnya, Selasa (04/12/18) kemarin.
“Kami sudah menjelaskan kepada protokoler bahwa Susi Air menerapkan carter dari TNI dan Polri itu di larang bahkan kita sudah menunjukan surat ketentuan yang berlaku” kata Distrik Maneger Susi Air Albertus Guntur.
Surat tersebut dengan Nomor:010/ASIPA/QAS/VI/2017 tentang peraturan penumpang berseragam TNI dan Polri, surat tersebut sebelumnya telah di edarkan pada Tahun 2017 ditujukan kepada Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua.
Poin satu isi dari surat tersebut adalah menindak lanjuti insiden salah satu pesawat susi air di Mulia Puncak Jaya pada Jumat (16/6-2017) dimana pesawat pilatus porter PC6 beregistrasi PK-BVC ditembak saat take off di lumo puncak jaya.
Poin dua surat tersebut menyebut bahwa susi air tidak bisa mengangkut Anggota Polri dan TNI yang menggunakan seragam atau atribut tentara maupun polisi (meskipun menutup dengan jaket) beserta senjatanya.
Kemudian poin tiga, senjata yang dibawah oleh anggota TNI dan Polri harus diserahkan kepada crew Susi Air sesuai peraturan pada SKEP 100/VII/2013 Direktur Jendral Perhubungan Udara tentang petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru.
Dan poin empat, setiap anggota Polri maupun TNI yang bermaksud menggunakan pesawat susi Air harus memakai baju sipil atau baju biasa dan menaatai peraturan penerbangan sipil.
“Surat ini ditanda tangani oleh Presiden Direktur Mayjen TNI (Purn) Sudrajat” kata Albertus Guntur.
Hal itu kata Guntur telah dijelaskan secara detail kepada protokol Bandara namun diminta oleh protokol solusi lain sehingga selaku GM Susi Air menawarkan solusi dengan mendatangkan pesawat reguler yang ada di Biak, yang seharusnya tiba Senin namun didatang oada Sabtu atau dua hari lebih awal.
“Kita juga menjelaskan kepada Prrotokoler tentang Daerah atau region yang dianggap berbahaya dalam penerbangan, di Papua Barat Daerah Mardey, Serui dan Bintuni jika melintasi dengan membawah penumpang yang berseragam TNI Polri” jelas Albertus.
Setelah dijelaskan, Protokoler itu paham dan setuju terkait dengan aturan yang berlaku dan ia pun memilih membeli tiket reguler untuk penerbangan tersebut, selain diberikan penjelasan saat bertemu langsung, pihak Susi air juga menyampaikan hal itu melalui oesan singkat SMS maupun Whatsaap
“Pada senin Pagi sebelum keberangkatan, si pritokol itu kembali melobi kami melalui telpon agar bisa dibolehkan pak kapolda dan rombongan menggunakan seragam namun kami tetap pada penjelasan awal bahwa harus menggunakan pakaian sipil dan protokol tersebut mengaku siap serta akan menyampaikan itu ke Ajudan Kapolda” ujarnya.
Saat hendang bording, pihak GM Susi Air dan Pilot mengaku kaget karena masih ada yang menggunakan pakaian TNI maupun Polri, lalu pihak susi air mempertanyakan hal itu kepada protokol, namun penjelasanya ia telah menyampaikan ketentuan tersebut kepada ajudan Kapolda dan melalui ajudan menyampaikan hal itu kepada Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja.
“Saya punya bukti chat whatsaap kepada protokol perihal penyampaian aturan itu sudah ada, tapi kalau dari protokol kepada ajudan Kapolda saya tidak tau cara penyampaianya” Ujar Guntur.
Guntur juga mengatakan saat itu pihaknya juga memberkan kesempatan agar seragam yang dikenakan Kapolda dan pejabat utama itu bisa digenti dulu sembari menunggu sebelum berangkat namun Kapolda dan beberapa PJU malah memutuskan agar mereka batal terbang.
“Jadi saat itu yang jadi berangkat hanya ada seorang warga sipil dan dua Anggota TNI dari Kodam yang rela melepas seragamnya” kata Guntur.
Sebelumnya Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. Hari Supriyono mengatakan pihak Susi Air memiliki Alasan cukup aneh, hanya karena pimpinan tinggi Polda dan Kodam di Papua Barat itu menggunakan seragam Polisi dan TNI, padahal mereka sebagai penumpang yang hendak menuju Kabupaten Teluk Bintuni sudah duduk dikursi pesawat dan telah memasang Seatbel atau pengaman.
“Ia benar pak Kapolda dan rombongan yang terdiri dari sejumlah PJU dan dari Kodam batal berangkat ke Bintuni hanya gara-gara menggunakan seragam Polri” Kata Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. Hari Supriyono saat dikonfirmasi media ini Senin (3/12)
Lanjut kata Kabid Humas, Kejadian ini tentu saja membuat kecewa Kapolda. Padahal rombongan Kapolda akan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan aula Polres Bintuni, dan mereka sudah dinanti oleh Ketua dan Anggota DPRD, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.
Memang, sehari sebelumnya pihak maskapai telah memberikan pemberitahuan bahwa rombongan Kapolda harus menggunakan jaket sipil saat di dalam pesawat.
“Kapolda dan rombongan memilih melepas seatbel yang sudah dipasang kemudian turun dari pesawat, padahal rombongan sudah menggunakan jaket sipil namun pilot tidak tidak mau menerbangkan pesawat” kata Hari Supriyono.
Liputan: Adlu | Editor: Amk.
