Oleh : Risal Mujur, S.Ip
INPUTRAKYAT,—Media adalah wadah atau alat penyampai pengetahuan berupa data dan informasi ke masyarakat. Baik itu media cetak seperti koran, buku, tabloid, majalah maupun media elektronik seperti radio, televise, internet dan media sosial (Medsos) seperti Facebook, Twiter, Instagram dan sejenisnya.
Media yang sejatinya berfungsi memberikan hiburan, pendidikan kepada masyarakat dan pengontrol tegaknya demokrasi kini berubah fungsi menjadi alat politik yang digunakan sebagai alat politik dalam merebut, mempertahankan dan menjatuhkan kekuasaan.
Pada era orde lama Soekarno, hingga Orde baru Soeharto, dan pemerintahan sekarang, media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme penerapan kekuasaan rezim. Media selalu digunakan sebagai alat politik. Dulu sebagai alat propaganda (dalam era Soekarno), kemudian sebagai bentuk kontrol (terutama pada masa Soeharto), dan dimasa Susilo BambangYudhoyono digunakan sebagai alat untuk membangun citra pemerintah.
Berbeda halnya di era sekarang ini (Jokowi), media dewasa ini di kuasai oleh politisi yang sekaligus pemilik media, sehingga isi, tampilan, slogan dan wacana media tersebut tentulah merupakan wacana dan prilaku politik yang identik dengan pemiliknya. Misalkan pengusaha seperti Aburizal Bakrie pengusaha media dan politisi Golkar (eks ketua Umum partai Golkar), Hary Tanoe (pengusaha media dan sekaligus ketua umum partai Perindo) dan Surya Paloh (pengusaha media dan Ketua Umum Partai Nasdem) telah menggunakan media miliknya sebagai mesin politik untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan.
Phadepie dalam (Risal Mujur, 2016 : 54) mengatakan Media massa telah menjadi medan pertarungan politik dan ada dua pandangan yang dapat disimpulkan. Pertama, dari perspektf politisi, media merupakan medium untuk melegitimasikan kekuasaan politiknya. Kedua, dari perspektif taipan media, politik merupakan arena yang dapat menguntungkan kerjaan bisnisnya. Di satu titik ini, terdapat perkawinan antara kekuasaan politik dan kepemilikan media yang dapat menghilangkan independensi sehingga peran media dalam konsep demokrasi untuk mengendalikan kekuasaan akan berkurang atau bahkan menghilang).
Hal tersebut pada pemilu 2014 telah dilakukan oleh para pemilik media yang merupakan politisi dan sekaligus juga ketua umum partai. Media yang mereka miliki telah mereka gunakan sebagai alat politik merebut, mempertahankan kekuasaan bahkan digunakan juga untuk menjatuhkan lawan politik. Surya Paloh selaku ketua umum Partai Nasdem dan juga sebagai pemilik Metro TV, pada saat itu mendeklarasikan kebersediaannya untuk memenangkan Calon Presiden dari PDIP, dengan berbagai strategi agar mampu mensukseskan peraihan suara pada pemilu tersebut. Salah satu strategi yang digunakan ialah dengan menggunakan media massa milik Surya Paloh. Memberitakan profil, kapastitas, hingga kualitas Calon Presiden yang diusungnya tersebut. Menanamkan citra Joko Widodo yang baik, benar, dan merakyat pada mindset publik, dinilai mampu menggiring opini masyarakat untuk memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian Aburizal Bakrie yang merupakan pemimpin Golkar pada saat itu, yang juga sekaligus pemilik media TV One, menempuh jalan serupa dengan partai lawan. Yaitu menggunkan media miliknya sebagai alat politik untuk memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa merebut dan memperoleh kekuasaan pada pemilu 2014.
Subiran dalam (Risal Mujur, 2016 : 117) mengatakan media dan kekuasaan ibarat sekeping uang logam. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. “siapa yang menguasai media, maka dialah pemilik kekuasaan” disatu sisi serta “siapa yang memiliki kekuasaan politik, maka lisan dan kebijakannyalah yang akan mempengaruhi konten pemberitaan media.
Pasca pemilu 2014 Hary Tanoe pengusaha media (pemilik media ) MNC Group saat ini ia telah berhasil mendirikan partai politik dan sekaligus menjadi ketua umum partai Perindo (Partai Pesatuan Indonesia). Hal serupa juga dilakukan Hari Tanoe yaitu menggunakan media miliknya sebagai alat politik citra dirinya dan partainya. Hal ini dilakukanya sebagai partai yang masih sangat baru, agar dapat merebut hati publik untuk memilih partainya di pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.
Meskipun pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, masih 2 tahun lagi. Akan tetapi saat ini, para partai politik atau elit politik berlomba-lomba melakukan politik citra, kampanye politik, propaganda politik, publisitas politik, dan lain-lain melalui media. Baik itu media cetak seperti koran, buku, tabloid, majalah maupun media elektronik seperti radio, televise, internet (Portal Berita) dan media sosial (Medsos) seperti Facebook, Twiter, Instagram dan sejenisnya.
Editor: Zhakral.
