Miris! Sejak Terbentuk Tahun 2012, Desa Buangin Tak Miliki Kantor Desa

  • Whatsapp

Foto: Gedung eks UPT Transmigrasi digunakan sebagai Kantor Desa Buangin.

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Kantor desa merupakan tempat pelayanan sekaligus menampung berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tak hanya itu, kantor juga menandakan sebagai simbol keberadaan sebuah lembaga pemerintahan.

Namun lain halnya dengan di wilayah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dikabarkan di wilayah tersebut terdapat satu desa yang disebut Desa Buangin belum memiliki Kantor permanen sejak terbentuk pada Tahun 2012 sampai saat ini, layaknya Desa lainnya di Lutim.

Ketua BPD Desa Buangin, Suprapto saat dikonfirmasi membenarkan hal itu, Sabtu (25/09/2021). Katanya, dia tidak tahu persis kenapa Pemerintah Desa tidak memprioritaskan dulu Kantor Desa.

“Saya baru dua tahun menjabat Ketua BPD, jadi saya tidak tahu persis kenapa Pemdes tidak membangun kantor Desa. Dan saat ini Kades beserta jajarannya hanya numpang berkantor disalah satu bangun peninggalan transmigrasi,” ungkap Suprapto.

Lanjutnya, terbentuknya pemerintahan Desa Buangin ini sejak tahun 2012, dan memang sangat disayangkan karena sampai saat ini kami belum memiliki kantor Desa seperti desa lainnya yang ada di Mahalona.

Ditanya apa saja yang dilakukan Pemdes kata Suprapto, yang saya lihat kemarin hanya fokus pada pembangunan Gedung Olahraga (GOR) tetapi hal itu belum juga rampung.

“Ini juga menelan ADD, makanya sejak saya jadi ketua BPD, saya hentikan dulu pembangunannya dan mengarahkan Pemdes untuk kegiatan lain di masyarakat,” pungkasnya.

Karena kata dia, GOR ini bukanlah hal yang mendesak dan mendasar, karena sekitar 90 persen masyarakat Buangin adalah petani, jadi sebaiknya pemdes lebih kepada peningkatan pertanian.

Lain halnya diungkapkan Kades Buangin, Rahmat saat ditanya mengenai persoalan tidak memiliki kantor. “Saya memang tidak prioritaskan pembangunan kantor, karena saya memiliki sudut pandang yang berbeda,” tegasnya.

Menurutnya, pelayanan masyarakat saat ini lebih banyak berlangsung di rumah ketimbang di kantor, jadi kedepan saya tidak akan fokus membangun kantor.

Disinggung mengenai bangunan GOR yang dinilai mangkrak, jelas Rahmat, bahwa bangunan itu multiyears yang dianggarkan setiap tahun dan baru berjalan dua tahun. Nilai anggaran yang diserap baru sekitar ratusan juta rupiah.

“Jadi, karena ini penganggarannya tidak lagi disetujui BPD maka untuk sementara dihentikan, namun yang terpenting sudah ada mi’ dasarnya, jadi siapa pun yang terpilih menjadi Kades kedepan GOR bisa dilanjutkan,” terangnya.

Kembali lagi persoalan kenapa kami tidak memiliki Kantor, karena saya memang tidak prioritaskan itu, saya lebih kepada membangun dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Kalau hal ini sudah tercapai saya kira masyarakat kedepannya bisa mandiri dan bersama-sama membangun Desa,” katanya.

Salah satu contoh yang saya lakukan yakni percetakan sawah, jalan tani, karena 90 persen masyarakat Buangin adalah petani. Selain itu, mendorong pula masyarakat untuk menggarap perkebunan di lahan dua transmigrasi, bebernya.

“Jadi untuk persoalan kantor Desa saya belum terpikir kesana. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana membangun dulu pondasi ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkannya, saat ini kami berkantor di gedung eks UPT Transmigrasi yang berstatus milik negara.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Anugrah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *