INPUTRAKYAT_PALOPO,–Sebagai pengambil alih tugas KPU Palopo, KPU Sulsel melakukan rapat tertutup membahas nasib caleg dua parpol yang tidak diterima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) karena terlambat disetor. Di media center KPU Palopo, Selasa 25 September 2018, malam.
Puluhan aparat kepolisian tampak berjaga-jaga di sekitar kantor KPU Palopo.
Rapat yang sementara berlangsung itu dihadiri ketua KPU Sulsel, Misna M Attas, dan Faisal Amir, serta para LO Golkar dan Hanura.
Untuk diketahui, sanksi atas keterlambatan itu, menurut aturan, seluruh caleg Partai Golkar dan Hanura di Palopo terancam didiskualifikasi dari keikutsertaannya di Pemilu 2019 mendatang, jika gagal proses klarifikasi, mediasi, dan ajudikasi di Bawaslu.
Itu merujuk pada aturan sanksi keterlambatan LADK, disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik, dan ayat 2 untuk caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Liputan: Rk | Editor: Amk.
