INPUTRAKYAT_SULTENG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah mulai merangkai konsolidasi politik daerah dengan agenda keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Morowali Utara hingga Morowali, partai itu menggaungkan dukungan terhadap Prabowo dua periode sekaligus membawa gagasan ekonomi yang disebut Prabowo nomics.
Dua kabupaten yang menjadi sasaran konsolidasi tersebut bukan wilayah biasa. Morowali dan Morowali Utara merupakan pusat industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah. Di tengah derasnya investasi dan geliat hilirisasi, PKB mencoba menawarkan satu pesan, kekayaan sumber daya alam harus lebih banyak dirasakan masyarakat setempat.
Agenda politik itu terlihat dalam rangkaian Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB periode 2026–2031. Kegiatan berlangsung di Morowali Utara pada 28 Oktober 2026 dan berlanjut di Morowali pada 30 Oktober 2026.
Sekretaris DPW PKB Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menjadi salah satu penggerak konsolidasi. Di Morowali Utara, ia mendorong penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan. Sedangkan di Morowali, Safri mendeklarasikan Laskar Pasal 33 Sulteng, organisasi yang disiapkan untuk mengawal gagasan ekonomi konstitusi sekaligus menyuarakan keberlanjutan kepemimpinan Prabowo.
Dukungan terhadap Prabowo dua periode menjadi pesan politik yang cukup menonjol. PKB tidak hanya berbicara tentang penguatan organisasi menjelang Pemilu 2029, tetapi juga mulai menempatkan dirinya dalam barisan politik yang menghendaki keberlanjutan pemerintahan saat ini.
Safri mengaitkan dukungan tersebut dengan Prabowonomics, yakni gagasan pembangunan ekonomi yang diperjuangkan PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
“Insya Allah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita bisa menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan untuk kepentingan rakyat,” kata Safri.
Namun, dukungan politik terhadap keberlanjutan pemerintahan itu membawa pekerjaan rumah tersendiri. Terutama ketika gagasan ekonomi kerakyatan tersebut dibawa ke wilayah yang selama ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri nikel.
Prabowo nomics dan ujian kesejahteraan di kawasan nikel
Morowali dan Morowali Utara memiliki nilai strategis dalam peta hilirisasi mineral nasional. Investasi industri pengolahan nikel berkembang pesat dan menjadikan kawasan ini salah satu penopang ekonomi Sulawesi Tengah.
Tetapi pertumbuhan industri tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Besarnya investasi, kapasitas produksi, dan aktivitas ekspor perlu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, penerimaan daerah, serta perbaikan kualitas hidup warga di sekitar kawasan industri.
Di titik inilah Safri menilai Prabowo nomics perlu diperjuangkan. Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi, melainkan juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Morowali dan Morowali Utara memiliki kekayaan sumber daya alam dan menjadi pusat industri nikel. Karena itu, semangat Prabowo nomics harus kita dorong agar kekayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Gagasan tersebut menjadi dasar pembentukan Laskar Pasal 33 Sulteng. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah untuk mengawal kebijakan ekonomi dengan merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar, serta pengembangan sistem jaminan sosial.
Bagi Safri, hilirisasi nikel semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, bukan sekadar memperbesar nilai investasi dan produksi. Masyarakat lokal, kata dia, tidak boleh hanya menjadi penonton ketika industri berkembang di wilayahnya.
Karena itu, Laskar Pasal 33 Sulteng diharapkan ikut mengawasi arah kebijakan ekonomi agar pertumbuhan industri berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.
Target kursi DPR RI pada 2029
Di luar agenda ekonomi, konsolidasi PKB di dua kabupaten tersebut juga diarahkan untuk memperbesar kekuatan elektoral. PKB Sulteng membidik kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah pada Pemilu 2029. Target itu menjadi salah satu pekerjaan politik yang harus disiapkan sejak dini.
Selain kursi parlemen pusat, partai tersebut menargetkan penambahan perolehan kursi DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota. Safri bahkan berharap PKB dapat kembali menempati unsur pimpinan legislatif seperti yang pernah dicapai pada Pemilu 2014 dan 2019.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan penguatan struktur partai tidak boleh berhenti pada pengukuhan kepengurusan. DPW, DPC, hingga Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) harus bekerja dalam satu garis koordinasi.
Ia meminta kader meninggalkan pola kerja organisasi yang kaku. Pengurus dituntut memiliki inisiatif, berani mengambil tanggung jawab, membangun komunikasi, dan memahami persoalan masyarakat.
“Kalau kita mau menang, kita harus memperbanyak silaturahmi. Kita harus hadir di setiap masalah yang dihadapi masyarakat dan selalu hadir sebagai solusi,” kata Safri.
Safri juga mengingatkan kader yang duduk di lembaga legislatif agar tidak hanya menjadi pendukung pemerintah. Mereka tetap harus menjalankan fungsi pengawasan, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kita sibuk menghitung berapa kursi yang ingin diraih, tetapi lupa menghitung berapa persoalan masyarakat yang sudah kita bantu selesaikan,” ujarnya.
Konsolidasi di Morowali Utara dan Morowali memperlihatkan dua kepentingan yang sedang dirangkai PKB Sulteng: memperbesar kekuatan politik menuju Pemilu 2029 dan membangun dukungan bagi keberlanjutan pemerintahan Prabowo.
Namun, dukungan terhadap Prabowo dua periode dan gagasan Prabowonomics akan menghadapi ukuran yang lebih konkret daripada deklarasi politik. Di kawasan industri nikel, ukurannya adalah apakah kekayaan sumber daya alam benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
