Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Input Sulteng

Petani di Morut Demo Kantor Bupati dan ATR/BPN

3164
×

Petani di Morut Demo Kantor Bupati dan ATR/BPN

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INPUTRAKYAT_MORUT,–Ratusan petani di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang berasal dari empat desa yakni Desa Towara, Bungintimbe, Tompira, dan Bunta menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Morowali Utara, Kamis (16/5/2024).

Setiba di pelataran Kantor Bupati, para pendemo ditemui Sekertaris Daerah (Sekda) Morut, Musda Guntur. Aparat kepolisian dan Satpol PP Morut terlihat mengawal jalannya aksi demonstrasi.

Example 300x600

Sebelumnya, aksi unjuk rasa berlangsung di kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Morut dengan tuntutan yang sama, kemudian bertolak ke kantor bupati.

Dalam unjuk rasa itu, petani menuntut agar PT. ANA mengembalikan tanah petani sesuai haknya seluas 862 hektar dan hentikan proses HGU sebelum menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dan PT. ANA.

Ia juga meminta pemerintah dari tingkat desa, Pemda dan Pemprov untuk transparan dalam proses reverifikasi dan revalidasi, serta mendesak Pemda Morut agar mengambil tindakan tegas kepada PT. ANA yang selama 17 tahun beroperasi tanpa mengantongi HGU.

Tak hanya itu, petani juga meminta untuk mencabut status CNC di Desa Tompira dan Towara sebelum lahan masyarakat dikembalikan, serta meminta Gubernur Sulteng segera menindaklanjuti surat putisan Kepal Desa Tompira tentang permohonan pelepasan atau pengembalian lahan masyarakat yang ditanami kelapa sawit PT. ANA.

Sekda Pemda Morowali Utara, Musda Guntur menanggapi aksi tersebut menyebut apa yang dilakukan hal yang wajar, karena memang mereka sudah beraktifitas 16 tahun dan 20 tahun yang lalu sebagai petani disana, namun masuknya PT. ANA mereka menganggap hak-hak mereka terganggu, ungkapnya.

Terakhir persoalan ini ditangani Gubernur dengan membentuk tim refalidasi dan refaferikasi yang terdiri dari unsur-unsur stackholder terkait mulai dari Provinsi sampai ke desa.

Yang intinya bahwa kata Musda, lahan-lahan khususnya di desa Bunta dan Bungintimbe akan dilkukan falidasi kembali terkait dengan kepemilikan lahan yang sudah klir oleh PT. ANA, namun sampai saat ini tim tidak bekerja dengan baik.

Ia menambahkan kalau pemda akan membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini, dan ini akan dilakukan pertemuan guna membicarakan langkah-langkah jitu, strategis dan cerdas untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *