INPUTRAKYAT_MAKASSAR,–Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Pj Walikota, Rudy Djamaluddin mengklaim telah terbuka dalam transparansi dalam penggunaan dana covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Makassar, Kasrudi, mengatakan pernyataan Pj Walikota Rudy Djamaluddin yang mengaku telah terbuka soal anggaran covid-19 itu tidak benar.
“Jadi kami (DPRD) melihatnya memang anggaran Covid di Makassar tidak transparan, tidak terbuka sampe sekarang. Bahkan kami pernah meminta langsung ke SKPDnya sampe sekrang tidak diberikan,” kata Kasrudi saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Rabu (7/10).
Lanjut, kata Kasrudi, sebelumnya pihaknya telah melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) dengan mitra Komisi A DPRD Makassar. Kami meminta rincian anggaran tapi belum diberikan sampai sekarang.
“Kami sudah meminta rincian anggaran covid-19, tapi samapai sekarang belum ada. Jadi pernyataan Pj Walikota itu tidak benar,” tegas Legislator Gerindra ini.
Kalau secara total kami dengar nilainya itu sekian. Tapikan rincianya yang perlu diperlihatkan, apa-apa saja yang di belanjakan. Rincian itu penting untuk milahat anggaran BPDB dan Dinsos agar bisa mengalihkan anggran ke UMKM dan padat karya sebagai pemulihan ekonomi.
“Yang diberikan kepada kami itu hanya total anggaran yang nilainya 90an milyar. Hasil rinciannya tidak ada. Padahal itu yang ingin kami lihat,” ungkapnya.
Kami ingin melihat seperti apa anggaran yang digunakan Dinkes, Dinsos, BNPB dan Skpd, kami ingin melihat anggaran apa saja yang dipotong dan dibelanjakan untuk apa saja.
“Jadi kami (DPRD) berharap kalau ada data tersebut tolong berikan dan perlihatkan,” pungkasnya.
Liputan: Zaki | Editor: Redaksi.
