INPUTRAKYAT_MORUT,–Proyek rehab kantor DPRD Morowali Utara, Sulteng, yang menelan APBD senilai Rp 1,8 Miliar terancam putus kontrak lantaran tampak belum ada tanda-tanda rampung sampai saat ini.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Fahrudin Lalu mengatakan, batas kontrak proyek tersebut Desember 2023 kemarin, ungkapnya, Sabtu (3/2/2024).
Dijelaskannya, bahwa progres yang dicapai sampai Desember 2023 hanya 58 persen. Karena belum rampung diakhir masa kontrak, pelaksana kembali bermohon meminta perpanjangan waktu.
“Hal itu kami setujui selama 50 hari kelender atau sampai tanggal 19 Februari 2024, dengan denda per hari satu seper seribu dari nilai kontrak,” ujarnya lagi.
Lanjut Fahrudin Lalu yang juga Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Morut, sampai saat ini kami belum tahu berapa persen progres pekerjaan yang sudah dicapai, nanti tanggal 15 Februari baru bisa diketahui progres akhirnya.
Disinggung apakah proyek tersebut akan rampung sampai tanggal yang diberikan kata Fahrudin, tergantung kesiapan material on site dan jumlah tenaga kerja.
“Kalau mereka tidak penuhi maka sudah dipastikan 19 Februari akan dihitung sesuai progres yang terpasang itulah yang akan dibayarkan,” jelas Fahrudin.
Ia menambahkan, kalau proyek tersebut belum selesai, maka soal sisa anggarannya kita akan tunjuk rekanan lain yang bisa mengerjakan dalam tempo 45 hari.
Pantau media ini, sejauh ini tampak proyek rehab gedung DPRD Morowali Utara yang akan rampung hanya dibagian atap.
Sementara item pekerjaan dibagian dalam kantor masih tengah dikerjakan rekanan sampai saat ini, demikian halnya dibagian luar atau dinding kantor.
Proyek rehab itu dikerjakan sejak 27 September 2023 oleh CV. Suci Ramadhani yang beralamat di Jl A. Mas Jaya nomor 21 Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Untuk diketahui, selaku Direktur Cabang CV. Suci Ramadhani di Morowali Utara yakni Jumedy Pawarrang sekaligus pelaksana proyek tersebut.
Informasi yang dihimpun, Jumedy Pawarrang juga merupakan calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Tana Toraja Dapil 1 meliputi kecamatan Makale dan Makale Selatan dari Partai Demokrat.
Hingga berita ini diterbitkan, Jumedy Pawarrang belum juga merespon chat via WhatsApp. Saat ditelepon, panggilan malah ditolak.