Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Input Sulteng

Rapat Paripurna LKPJ Banjir Interupsi Soal Kondisi Morowali Utara

180
×

Rapat Paripurna LKPJ Banjir Interupsi Soal Kondisi Morowali Utara

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

INPUTRAKYAT_MORUT,–Rapat paripurna LKPJ tahun 2023 yang berlangsung di gedung DPRD Morowali Utara, Senin (13/5/2024), diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Morut, Hj. Warda Dg Mamala didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Morut, Wahyu Hidayat serta Wakil Bupati Morut, H. Djira.

Example 300x600

Saat paripurna berlangsung, anggota dewan, Sukim Efendi menyampaikan, bahwa saat ini terjadi persoalan yang mendesak di Mamosalato dan Bungku Utara.

Dimana kata dia petani kita saat ini kesulitan menjual hasil kertanian ke perusahaan sawit yakni SPP lantaran diminta ditutup oleh pemerintah, ini harus difikirkan, jangan benturkan masyarakat dengan aparat.

“Dua kecamatan itu adalah bagian dari Morowali Utara, dan masyarakat disana adalah masyarakat kita juga, tapi kalau dua kecamatan itu sudah tidak dianggap lagi lepaskan saja,” tandasnya.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius, kita selaku perwakilan rakyat harus bersama-sama menyikapi ini untuk mencari solusinya,” tegasnya lagi.

Sementara itu, anggota dewan lainnya dari politisi PKS, Yanto Baoli menegaskan, saat ini kita diperhadapkan dua persoalan di Kota Kolonodale yakni persoalan listrik dan air.

“Setiap hari listrik selalu padam, belum lagi saat ini air tidak mengalir, sehingga ketika saya mau ke kantor atau ke geraja harus menimba air sumur terlebih dahulu saat mau mandi,” ucapnya.

“Ini bagaimana, harus kita cari solusinya, Pemda perhatikan persoalan urgent ini, masa Kabupaten serasa kecamatan,” ujarnya dengan nada geram.

Lain hal nya diungkapkan anggota dewan, Jhon Pehopu. Kata dia, sekarang kita akan bentuk pansus lebih khusus lagi. Olehnya itu, saya berharap pansus ini lebih tajam.

“Jangan kita selalu disoroti masyarakat dan media, dimana Pansus soal dana PEN yang dibentuk kemarin seolah-olah ompong dan tidak tajam,” tandasnya.

Menurutnya, kita ini bukan mencari-cari kesalahan tapi bagaimana menjalankan fungsi DPRD yakni pengawasan untuk bersama-sama mencari solusi demi perbaikan Morut yang kita cintai ini.

Menyikapi interupsi tersebut, Ketua DPRD Morut, Hj. Warda Dg Mamala meminta ke fraksi lain untuk menyapakati pembentukan pansus khusus.

Atas permintaan itu, ada tiga fraksi menyapakati pembentukan pansus yakni fraksi Golkar, NasDem dan Merah Putih. Sementara dua fraksi lainnya masih fikir-fikir.

Disamping itu, Warda juga akan menjadwalkan kunjungan DPRD ke Mamosalato untuk melihat dan menyerap aspirasi persoalan yang terjadi di kedua kecamatan tersebut.

“Dalam kunjungan ini, undang dinas terkait lainnya untuk bersama-sama ke Mamosalato, agar supaya kita mencari solusi dan jalan keluar persoalan ini, kalau misalnya hanya persoalan izin ayo kita fasilitasi agar petani tidak dirugikan,” pintanya.

Terpisah, Yaristan Palesa selaku Ketua Pansus mengatakan, bahwa pansus yang dibentuk ini terkait kegiatan tahun 2023 yakni masalah bencana alam, persoaan masyarakat, ya’ semua yang berhubungan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Tak hanya itu kata Yaristan, pansus ini juga terkait persoalan proyek-proyek tahun kemarin, masalah air dan listrik. Semua ini kita akan pertajam lagi pengawasannya, kalau ada persoalan hukum nantinya, kita akan bawa ke ranah APH.

Dalam menjalankan Pansus khusus ini tambahnya, kita akan melibatkan tenaga ahli, seperti tenaga ahli bangunan dan sebagainya.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, para anggota DPRD Morowali Utara dan para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Morut.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *