INPUTRAKYAT_LUTIM – Ratusan warga yang menyatakan diri sebagai masyarakat asli Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, menggelar aksi damai, Sabtu (1/8/2026).
Mereka berkumpul di halaman Kantor Desa Harapan sebelum berjalan kaki di sepanjang ruas jalan di depan kantor desa. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Dalam aksi tersebut, peserta menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mendorong masuknya investasi di daerah, termasuk rencana investasi PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP).
Menurut perwakilan peserta aksi, kehadiran investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Harapan.
Selain menyatakan dukungan terhadap investasi, peserta aksi juga menyampaikan keberatan atas informasi yang beredar yang dinilai menggambarkan seolah-olah seluruh masyarakat Lampia menolak investasi di wilayah tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Harapan, Adil, mengatakan aksi itu bertujuan menyampaikan bahwa terdapat warga Lampia yang memiliki sikap berbeda.
“Jangan mengklaim atas nama Lampia. Kami masyarakat Lampia, Desa Harapan, mendukung upaya pemerintah daerah,” ujar Adil saat menyampaikan orasi.
Adil juga menyatakan bahwa dirinya dan sebagian warga tidak mengklaim menguasai lahan di kawasan Laoli.
“Kami tidak mengaku-ngaku lahan Laoli itu, karena yang kami ketahui lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah,” katanya.
Peserta aksi berharap aspirasi mereka turut menjadi bagian dari informasi yang diketahui publik, sehingga tidak muncul anggapan bahwa seluruh masyarakat Lampia memiliki pandangan yang sama mengenai investasi maupun status lahan di kawasan Laoli.
Hingga berita ini ditulis, aksi berlangsung kondusif. Arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap berjalan normal dan tidak dilaporkan adanya gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kawasan Laoli seluas sekitar 394,5 hektare tercatat sebagai aset pemerintah daerah dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0. Pemerintah menyatakan lahan tersebut merupakan kompensasi pengganti kawasan hutan yang digunakan PT Inco Tbk, yang kini bernama PT Vale Indonesia, untuk pembangunan PLTA Karebbe.
Pemerintah juga menyebut penyerahan lahan dilakukan melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang saat itu dipimpin Bupati Andi Hatta Marakarma dengan PT Inco pada 2006.
Sebelumnya, pemerintah melakukan pengosongan kawasan selama dua hari sebagai bagian dari penyiapan lahan yang direncanakan untuk pengembangan kawasan investasi PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP). Pemerintah menyatakan proses tersebut dilakukan untuk mendukung rencana pembangunan kawasan industri.
Data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga mencatat terdapat 116 warga yang masuk dalam pendataan. Dari jumlah tersebut, 86 orang telah menerima dana kerohiman berdasarkan hasil penilaian tim independen. Sementara 30 orang lainnya belum menerima karena belum menyetujui nilai santunan yang ditawarkan. (Solihin).
