Example 728x250
Example 728x250
Input Sulbar

Wabup Majene Pimpin Rakor Pengawasan LPG 3 Kg, Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Penjual di Atas HET

17
×

Wabup Majene Pimpin Rakor Pengawasan LPG 3 Kg, Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Penjual di Atas HET

Sebarkan artikel ini

INPUTRAKYAT_MAJENE,– Pemerintah Kabupaten Majene bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Majene, DR.Hj. Andi Rita Mariani Bhasaro, M.Pd., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (11/05/2026).

Rakor tersebut menjadi langkah serius pemerintah daerah dalam memastikan distribusi gas subsidi berjalan tertib, tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat kecil. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, instansi terkait, para camat se-Kabupaten Majene, agen penyalur, hingga perwakilan pangkalan LPG 3 kilogram.

Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Kodim 1401 Majene, Polres Majene, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten II Setda, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Kabag SDA, Kabag Ekonomi, serta perwakilan agen PT Isfat Jaya Abadi dan PT Candi Rama Perkasa.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Majene menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masyarakat prasejahtera terbebani oleh harga gas subsidi yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, pengawasan distribusi akan diperketat guna memastikan LPG subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Keluhan masyarakat soal gas subsidi 3 kilogram menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, masyarakat tidak boleh dibebani harga yang melampaui HET. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, sehingga distribusi gas harus berjalan jujur, tertib, dan tidak keluar dari ketentuan yang merugikan warga Majene,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Majene bersama aparat TNI dan Polri juga berkomitmen mengambil langkah tegas terhadap pangkalan maupun oknum yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual LPG subsidi di atas harga resmi. Sinergi antara pemerintah dan mitra penyalur diharapkan mampu menjaga stabilitas distribusi serta melindungi hak masyarakat terhadap kebutuhan energi bersubsidi.

Melalui rakor ini, Pemkab Majene berharap distribusi LPG 3 kilogram di seluruh wilayah dapat kembali normal, harga tetap terkendali, dan masyarakat memperoleh akses energi subsidi secara adil dan merata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *