INPUTRAKYAT_LUTIM, — Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi A. Hamid, meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada ketentuan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, pencapaian target pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi.
Pernyataan itu disampaikan Sarkawi saat rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Ia mengatakan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu diwujudkan secara bertahap. Namun, proses penyusunan anggaran tidak boleh mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Harusnya pemerintah daerah berupaya bagaimana capaian target berdasarkan tahapan RPJMD itu bisa kita lalui,” ujar Sarkawi.
Menurut Sarkawi, pembahasan APBD semestinya tidak berhenti pada penentuan program prioritas dan alokasi anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan struktur APBD telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.
Ia menilai Tahun Anggaran 2027 menjadi fase penting karena bertepatan dengan berakhirnya masa penyesuaian sejumlah ketentuan yang diamanatkan UU HKPD. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan penyusunan anggaran.
Sarkawi berharap pembahasan KUA-PPAS dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas belanja daerah sehingga anggaran yang disusun lebih efektif, efisien, dan mendukung arah kebijakan fiskal nasional.
“Struktur APBD harus sehat, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembangunan daerah sesuai amanat regulasi,” tegasnya.
