INPUTRAKYAT_LUTIM,—Kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat dikeluhkan warga menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur. Untuk memastikan persoalan serupa tidak terus berulang, para legislator mendatangi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi VII di Makassar, Kamis, 11 Juni 2026.
Pertemuan dengan jajaran Pertamina difokuskan pada evaluasi rantai distribusi gas bersubsidi, mulai dari kecukupan pasokan, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga upaya mencegah hambatan penyaluran di tingkat pangkalan.
Rombongan Komisi II diterima Sales Branch Manager Sulselbar VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Mulian Pratama. Kedua pihak membahas langkah-langkah yang dinilai perlu dilakukan agar distribusi LPG 3 kilogram berlangsung lebih tertib dan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh tabung bersubsidi.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menilai penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah membantu meredam dampak keterbatasan pasokan.
Menurut Firman, skema distribusi melalui kantor desa dan kecamatan menjadi alternatif yang mempermudah masyarakat memperoleh LPG dengan harga yang mengacu pada ketentuan pemerintah.
Ia mengatakan, penyelesaian persoalan LPG bersubsidi tidak cukup hanya dengan menambah kuota. Yang tidak kalah penting adalah memastikan distribusi berjalan lancar, pengawasan diperketat, serta subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.
Firman juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, agen, pangkalan, hingga pemerintah desa. Menurut dia, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah lonjakan harga di lapangan.
Komisi II berharap hasil koordinasi tersebut dapat memperkuat sistem distribusi LPG 3 kilogram di Luwu Timur sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah, harga tetap terkendali, dan penyaluran subsidi berjalan lebih tepat sasaran.
