INPUTRAKYAT_LUTIM,–DPRD Kabupaten Luwu Timur menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, di ruang rapat DPRD Luwu Timur, Jumat (26/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kota Bontang, Drs. H. Nursalam, didampingi anggota Bapemperda, yakni Drs. Suharno dan Faisal. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisa Suharjo, bersama jajaran Sekretariat DPRD Luwu Timur.
Kunjungan kerja ini bertujuan melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan serta pengembangan regulasi daerah, khususnya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Kepariwisataan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga legislatif saling bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik mengenai proses pembentukan peraturan daerah yang efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Bapemperda DPRD Kota Bontang juga memperoleh berbagai informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung sektor pariwisata melalui regulasi daerah, strategi pengembangan destinasi wisata, hingga peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa Suharjo, berharap hubungan kerja sama antardaerah dapat terus terjalin sebagai upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah sekaligus mendukung pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diskusi konstruktif. Di akhir kegiatan, kedua belah pihak melakukan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi sekaligus mempererat hubungan kelembagaan.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kota Bontang berhasil menyerap berbagai referensi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kepariwisataan. Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah masukan strategis yang diharapkan dapat menyempurnakan rancangan peraturan daerah yang tengah disusun.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD Kota Bontang dan DPRD Kabupaten Luwu Timur serta diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap lahirnya regulasi daerah yang berkualitas dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di masing-masing daerah.
