INPUTRAKYAT_MORUT,–Aparat desa adalah garda terdepan pelayanan masyarakat, bole dibilang kegiatan rutinitas. pengabdian mereka tak pernah ikut tertunda, administrasi tetap berjalan, masyarakat tetap dilayani, berbagai program tetap dijalankan seolah tak ada masalah.
Namun di balik itu semua, ada beban yang dipikul dalam diam. Ya’ tuntutan hak dasar sebagai pekerja belum juga terpenuhi. Hingga Maret 2026, penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan yang seharusnya menjadi penopang hidup, hingga kini belum juga cair.
Demikian jeritan hati para aparat desa se Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam diam menelan getir karena haknya tak kunjung diberikan.
Perih itu makin terasa bagi aparat desa yang akan merayakan hari raya Idul Fitri, pekan kemarin. Alih-alih merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa, mereka justru dihantui kegelisahan.
Pasalnya, penghasilan tetap (siltap) dan berbagai tunjangan yang menjadi penopang hidup tak kunjung cair. Lebaran pun terasa “kering” bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara batin.
Situasi yang dihadapi itu, termenung mengambil sikap menahan diri saat tengah tradisi mudik, berbagi, dan saling memberi. Bahkan tak sedikit yang terpaksa berutang ke warung, meminjam ke kerabat, atau sekadar menunda kebutuhan rumah tangga. Ya’ lebaran kali ini bagi mereka diisi dengan ujian kesabaran.
Keterlambatan pencairan siltap dan tunjangan ini terjadi ketika menjelang hari besar keagamaan, dampaknya menjadi jauh lebih terasa. Ini bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan persoalan kemanusiaan.
Dikutip dari Radar Palu, Ketua DPC Papdesi Morut, Robert Oven Podengge menyebut keterlambatan siltap berdampak langsung pada kehidupan perangkat desa.
Ia menjelaskan, keterlambatan siltap di awal tahun sebenarnya kerap terjadi. Namun, kondisi tahun 2026 berbeda karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan Idul fitri.
“Perangkat desa sangat membutuhkan siltap tepat waktu, minimal cair Februari, karena kebutuhan hari raya sangat tinggi,” keluh Robert. Nada suaranya tak tinggi, tapi sarat kekecewaan.
Menurutnya, Desa adalah garda terdepan program pemerintah. Hak desa seharusnya menjadi prioritas.
Tapi disisi lain, pemerintah daerah memilih membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta hak ASN dan PPPK sudah direalisasikan.
Tindakan ini menimbulkan kekecewaan mendalam dan spekulasi jika hak aparat desa bukan hal yang prioritas.
Kecurigaan muncul
Robert yang juga kepala desa Tiwaa menyebut jika alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Sesuai ketentuan, minimal 10 persen dana tersebut wajib dialokasikan untuk desa dalam APBD. Namun, keterlambatan siltap memunculkan pertanyaan terkait realisasi anggaran tersebut.
“Saya curiga jangan sampai anggaran desa digunakan untuk pos lain,” kata Robert.
Ia mengesakan kalau pihaknya sudah mengajukan audensi ke pemerintah daerah dan DPRD.
“Tetap tenang, dan menjaga kondusif, kita akan mempertanyakan persialan ini ke Pemda dan DPRD,” pinta Robert ke perangkat desa.
Kadis keuangan Morut, Delfia Parenta belum juga memberikan jawaban terkait persoalan tersebut hingga berita ini diterbitkan, demikan pula Sekda Morowali Utara, Musda Guntur.
