Puluhan Tenaga Upah Jasa Dipecat, Komisi I DPRD Luwu Timur Segera Hearing OPD Bersoal

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, I Made Sariana menegaskan akan menghearing sejumlah OPD yang bersoal mengenai tenaga upah jasa, ungkapnya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Jumat (09/04/2021).

“Kita akan jadwalkan RDP mengenai persoalan tersebut, kalau itu benar mereka lakukan, saya mau pertegas apa alasan mereka main pecat, sementara anggaran buat tenaga upah jasa di masing-masing OPD itu sudah dianggarkan pertahun,” tandasnya.

Jadi saya kira tidak elok lah OPD melakukan hal demikian, kan lucu kalau tenaga yang sudah berpengalaman dibidangnya dipecat lalu merekrut tenaga yang baru mau belajar, ini sistem yang tidak bagus dan sangat memperlambat etos kerja setiap OPD, ungkapnya.

“Yang jelas kami segera jadwalkan RDP dengan sejumlah OPD yang bersoal mengenai tenaga upah jasa,” tandasnya.

Masih dikatakannya, saat RDP mengenai dugaan pungli P3K bersama BKPSDM kemarin di gedung DPRD, saya sempat singgung polemik tersebut.

Kata Kamal Rasyid selaku BKPSDM yang ikut hadir dalam rapat tersebut menuturkan kalau dirinya tak tahu menahu soal pemecatan terhadap puluhan tenaga upah jasa.

Menurutnya, hal itu urusan masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan, ujar I Made Sariana kutip ucapan Kamal.

Mengenai surat kontrak kerja tenaga upah jasa lanjut Made, BKPSDM menjelaskan bahwa sampai saat ini memang belum semua dikeluarkan OPD dan bahkan ada yang pengusulan baru ke BKPSDM.

Dijelaskannya lagi bahwa berdasarkan aturan baru surat kontrak kerja tenaga upah jasa tersebut hanya berlaku tiga bulan saja sebagai bentuk evaluasi kinerja mereka, setelah itu diterbitkan lagi kontrak triwulan kedua.

Untuk alur surat kontrak ini, setiap OPD mengusulkan nama-nama tenaga upah jasanya ke BKPSDM, dan pihak BKPSDM akan mengevaluasi usulan tersebut, setelah dianggap memenuhi syarat maka usulan itu dikembalikan ke masing-masing OPD untuk menerbitkan surat kontrak kerja tenaga upah jasa, paparnya.

“Kenapa OPD yang membuat surat kontrak kerja, karena OPD lah yang membutuhkan tenaga kerja bukan BKPSDM, karena anggaran untuk mereka melekat di masing-masing OPD yang dianggaran pertahun,” tutup Made meniru penjelasan BKPSDM.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Anugrah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *