INPUTRAKYAT_LUTIM — Rumah Sakit Atue di Kecamatan Malili dan kemampuan pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menjadi dua isu yang mendapat perhatian Badan Anggaran DPRD Luwu Timur dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Banggar, Firman Udding, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Kamis, 13 Agustus 2026.
Banggar meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai kesiapan Rumah Sakit Atue. Pengoperasian rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan bangunan.
Fasilitas pelayanan, peralatan, tenaga kesehatan, perizinan, akreditasi serta pembiayaan harus dipastikan terlebih dahulu. Jika terdapat bagian yang belum selesai, pemerintah diminta menetapkan tenggat yang jelas.
Menurut Firman, masyarakat membutuhkan kepastian akses pelayanan kesehatan. Karena itu, RS Atue diharapkan dapat difungsikan secara optimal setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Di sisi lain, kemampuan daerah membiayai program pembangunan juga menjadi perhatian.
Banggar meminta pemerintah memperkuat PAD dengan menghitung kembali potensi pendapatan yang benar-benar tersedia. Setiap sektor penyumbang pendapatan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui ruang peningkatannya.
Persoalan pertanian juga masuk dalam perhatian Banggar. Pemerintah diminta mengantisipasi kekeringan dengan memetakan lahan rawan, memperbaiki irigasi dan menyiapkan pompa air.
Kelompok tani dan pemerintah desa diminta dilibatkan agar kebijakan yang dibuat tidak meleset dari kebutuhan lapangan.
Jika terjadi gagal tanam atau gagal panen, pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan produksi serta perlindungan bagi petani terdampak.
Firman sekaligus mengingatkan OPD agar tidak terjebak pada target penyerapan anggaran.
Koordinasi OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu diperkuat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Program harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan sejalan dengan prioritas pembangunan.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus direncanakan dengan baik, digunakan secara tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Firman.
Pesan Banggar sederhana: perubahan APBD 2026 bukan perlombaan menghabiskan anggaran. Ukurannya adalah manfaat yang sampai kepada warga—dari sawah yang tetap berproduksi hingga pelayanan kesehatan yang benar-benar tersedia.
