INPUTRAKYAT_MORUT, — Warga Desa Tanuge, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, kembali mempertanyakan perhatian pemerintah dan perusahaan terhadap fasilitas pendidikan di kampung mereka.
Keluhan itu dibahas dalam rapat di SD Negeri Tanuge, Rabu, 12 Agustus 2026. Pemerintah desa sengaja memilih sekolah sebagai lokasi pertemuan agar kondisi fasilitas pendidikan dapat dilihat langsung oleh pihak-pihak yang diundang.
Rapat dihadiri Camat Petasia Novrianto Najamudin, Pjs Kepala Desa Tanuge Ustadz Faizal, warga, serta perwakilan perusahaan.
Namun, dari lima perusahaan tambang yang diundang, menurut Faizal, hanya PT BMU yang hadir.
“Kami warga Tanuge seperti pengemis untuk mendapatkan hak kami sebagai warga negara Indonesia. Bermacam cara sudah saya lakukan agar sekolah ini mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun investor yang beraktivitas di wilayah desa kami,” kata Faizal dalam rapat.
Kekecewaan itu bukan baru muncul. Pemerintah desa mengaku telah menyampaikan persoalan sekolah kepada Dinas Pendidikan, DPRD Morowali Utara, dan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Tanuge. Hasilnya, menurut Faizal, belum memuaskan.
“Melakukan lobi ke Dinas Pendidikan, ke DPRD, bahkan ke investor. Tapi hingga saat ini nol besar,” ujarnya.
Rapat Sengaja Digelar di Sekolah
Faizal mengatakan lokasi rapat dipilih di ruang SD Negeri Tanuge agar pemerintah dan perusahaan tidak hanya menerima laporan di atas kertas.
Ia ingin para pihak melihat sendiri kondisi sekolah dan kebutuhan yang dihadapi warga.
“Tidak saya agendakan rapat di sekolah dengan harapan mereka bisa hadir untuk melihat langsung keadaan sekolah ini,” katanya.
Tetapi rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Lima perusahaan tambang yang diundang tidak seluruhnya mengirimkan perwakilan.
“Tapi sayang seribu sayang, mereka tidak ada yang hadir. Hanya dari PT BMU yang hadir dari lima perusahaan tambang yang saya undang,” ujar Faizal.
PT SEI Datang Setelah Didesak
Perwakilan PT SEI kemudian hadir dalam rapat. Menurut Faizal, perusahaan tersebut datang setelah seorang tokoh masyarakat menyampaikan rencana aksi pendudukan terhadap jetty perusahaan.
“PT SEI nanti sudah dipaksa oleh salah satu tokoh masyarakat baru mereka hadir, disertai ancaman akan diduduki jetty besok,” kata dia.
Pernyataan itu menggambarkan ketegangan yang mulai muncul akibat kekecewaan warga. Namun pemerintah desa berharap persoalan tersebut tidak berujung pada konflik.
Dialog antara masyarakat, pemerintah, DPRD, dan perusahaan dinilai tetap menjadi jalan yang perlu ditempuh.
Besok Warga Datangi DPRD
Warga dan pemerintah Desa Tanuge tidak berhenti pada rapat tersebut. Mereka berencana mendatangi DPRD Morowali Utara pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Faizal mengatakan mereka akan meminta DPRD menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dan ikut memperjuangkan kondisi sekolah.
“Jadi hasil rapat kami tadi, kami akan ke DPRD besok meminta tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat terhadap sekolah ini,” katanya.
Aspirasi itu diharapkan tidak kembali berakhir sebagai catatan rapat. Warga meminta adanya tindakan konkret untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di Tanuge.
Bagi warga, persoalan sekolah bukan sekadar soal bangunan atau fasilitas fisik. Di ruang kelas itulah anak-anak Tanuge menjalani pendidikan dan menyiapkan masa depan mereka.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Perusahaan yang beroperasi di sekitar desa juga diharapkan memperlihatkan tanggung jawab sosial yang nyata, bukan sebatas kehadiran investasi.
Rapat di SD Negeri Tanuge menjadi tanda bahwa keresahan warga belum selesai.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan DPRD Morowali Utara. Warga akan membawa persoalan itu ke gedung parlemen dan menunggu apakah keluhan mereka kembali menjadi sekadar bahan pembicaraan atau benar-benar berubah menjadi kebijakan.
Bagi masyarakat Tanuge, sekolah yang layak bukan permintaan istimewa. Itu bagian dari hak dasar mereka sebagai warga negara.
