INPUTRAKYAT_LUTRA,–Dalam waktu dekat Badan Kesbangpol Kab. Luwu Utara akan menyerahkan kewenangan ijin penelitian kepada Mahasiswa dan lembaga kepada Dinas PM PTSP, kata Enyon selaku Kaban Kesbangpol kepada InputRakyat.co.id, Jum’at (11/5/2018).
Hal ini dilakukan berdasarkan amanah Permendagri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sebagai pengganti Permendagri No 64 tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Dalam pasal 6 point c permendagri No 3 thn 2018, Jelas Enyon.
Dikatakan bahwa Surat Keterangan Penelitian (SKP) dalam wilayah Kab/kota dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas PM PTSP dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesbangpol.
Tugas Kesbangpol dalam hal ini adalah untuk mengkaji dampak negatif yang akan ditumbulkan dari suatu penelitian, terutama terhadap Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Keutuhan NKRI serta Keamanan dan ketentraman masyarakat serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Liputan: Rama | Editor: Amk.
