LUWU TIMUR – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin parah dalam empat hari terakhir mendorong Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) bersama sejumlah aktivis menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Luwu Timur, Rabu (17/9/2025).
Rombongan dipimpin Sekretaris MPC PP Luwu Timur, Abdul Rauf Ladewang, yang menegaskan keprihatinannya atas krisis BBM yang memukul kehidupan masyarakat, terutama nelayan, petani, dan sopir angkutan.
“BBM adalah kebutuhan pokok, bukan barang mewah. Faktanya, sudah empat hari Luwu Timur dilanda kelangkaan parah dengan antrean panjang yang luar biasa. Pernyataan Pertamina bahwa pasokan aman kami nilai tidak masuk akal. Hingga hari ini BBM tetap sulit didapat, SPBU kehabisan stok bahkan sebelum tengah hari. Nelayan, petani, hingga sopir angkutan jadi korban. Kami minta DPRD bersikap tegas menekan pihak terkait,” tegas Abdul Rauf.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi BBM agar dugaan penimbunan dan penyelewengan, khususnya pada BBM bersubsidi, tidak kembali terjadi.
DPRD Respon Cepat, 8 Poin Kesepakatan Tindak Lanjut
Aspirasi massa diterima sejumlah anggota DPRD lintas fraksi di ruang aspirasi, dipimpin Drs. Sarkawi Hamid dari Komisi II. Dialog berlangsung hangat namun kritis, hingga akhirnya DPRD dan perwakilan aspirasi menyepakati delapan poin tindak lanjut sebagai langkah konkret mengatasi krisis:
1. Menggelar RDP bersama Pemda, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk solusi jangka pendek dan panjang.
2. Mendorong Pertamina menindak tegas praktik penimbunan serta menghentikan penjualan BBM subsidi ke industri.
3. Meminta SPBU memperketat verifikasi dokumen (uji KIR dan rekomendasi resmi) agar BBM tepat sasaran.
4. Mendesak penambahan kuota BBM di SPBU dari 8.000 liter menjadi minimal 16.000 liter per hari, termasuk tambahan Pertalite dan Solar tahun 2025.
5. Menambah jam operasional SPBU untuk mengurai antrean dan mengatur lalu lintas.
6. Menegaskan kuota tersedia cukup (96 KL Solar dan 178 KL Pertalite) sehingga kelangkaan tidak seharusnya terjadi.
7. Melakukan kunjungan kerja DPRD ke terminal BBM dan Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi sesuai prosedur.
Dengan adanya kesepakatan ini, DPRD bersama MPC Pemuda Pancasila berharap krisis BBM di Luwu Timur dapat segera teratasi dengan langkah nyata, bukan sebatas janji.
