INPUTRAKYAT_MORUT,–Sejumlah perusahaan pertambangan dihering DPRD Morowali Utara dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (8/1/2025).
Perusahaan yang dimaksud, PT. Putri Perdana, PT. Palu Baruga Yaku, PT. Surya Armindo Perkasa, PT. Rezki Utama dan PT. UKK.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi III, Helen tersebut dalam agenda membahas persoalan banjir bandang di Towi, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, baru – baru ini.
Dimana akibat bencana tersebut, camp karyawan perusahaan PT. Surya Armindo dan sejumlah kendaraan perusahaan berupa mobil rusak diterjang banjir.
Parahnya lagi, satu orang dikabarkan meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka sehingga harus menjalani perawatan medis di Puskesmas.
Dalam rapat tersebut, Helen mengatakan, bahwa dalam rapat ini kita tidak membahas siapa salah dan siapa yang benar, tetapi bagaimana kita berbicara agar melahirkan kesepakatan, ungkapnya.
Olehnya itu tambahnya, saya meminta agar kesepekatan yang tertuang dalam berita acara rapat ditindaklanjuti nantinya atau dipatuhi dan dilaksanakan.
Ia pun membacakan enam poin kesepakatan kesimpulan rapat yakni,
1. Merekomendasikan pada PT. Putri Perdana untuk melakukan perencanaan atau kajian secara teknis untuk pembanginan jembatan sungai Labuan Bajo sebagai jembatan penghubung jalan holing.
2. Setiap peruaahaan tambang wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Menyapakati Ketua BPBD sebagai ketua tim pengawas pelaksanaan pembersihan aliran sungai akibat bencana banjir yang dilaksanakan pada Kamis 9 Januari 2025 dengan melibatkan seluruh perusahaan.
4. Memperhatikan banyaknya IUP dan tingginya potensi bencana dan dampak sosial maka meminta kepada Kementerian ESDM untuk membentuk tim terpadu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang melibatkan pemda, DPRD, APH di Morut.
5. PT. SAP, CV. RU, PT. Putri Perdana, PT. Palu Baruga, PT. UKK bersepakat untuk memberikan talu asih dan perawatan untuk korban bencana di Dusun Towi.
6. Bersepakat PT. SAP, CV. RU, PT. Putri Perdana, PT. Palu Baruga, PT. UKK untuk duduk beraama membicarakan kompensasi atas dampak bencana.
Untuk diketahui, dalam rapat tersebut terkuak jika terjadinya banjir bandang tersebut disebabkan Sungai Labuan Bajo dibagian hulu tersumbat akibat dilintasi jalur holing milik PT. Putri Perdana.
Meski di lintasan itu pihak perusahaan memasang aramko namun diduga berdiameter kecil, akibatnya air yang mengalir di sungai disertai puing kayu tertampung dan meluap hingga ke badan jalan holing lalu tumpah dan mengalir deras ke lokasi kamp PT. SAP yang berada didataran rendah.
Dikonfirmasi soal itu, Kepala Tehnik Tambang (KTT) PT. Putri Perdana, Andi Dadi saat dikonformasi usai RDP membenarkan hal tersebut.
“Iya, kami membangun jalur holing dengan melintasi sungai tersebut namun kami memasang aramko untuk dialiri air sungai, tetapi kami tidak menyangka volume air akan sebesar itu,” ungkapnya.
“Kedepan kami akan benahi jalur tersebut agar tidak terulang lagi kejadian serupa dan apa pun keputusan DPRD hari ini kita akan laksanakan,” katanya.
Ia pun menegaskan jika peristiwa banjir itu kalau pihaknya hanya penyumbang bukan penyebab, jadi saya luruskan sungai itu kami tidak bendung karena kami memasang aramko untuk dilalui air, namun diluar dari hitungan kami tidak menyangka volume air akan sebesar itu.
Terpisah, koordinator inspektur tambang, Moh Saleh menyebut jika air yang mengalir ke lokasi bencana itu bersumber dari PT. Putri Perdana, namun bukan hanya itu masih banyak air – air yang bersumber dari perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi dari hulu.
“Tetapi saya tidak bisa menyebut siapa yang salah siapa yang benar, karena kami masih dalam proses pemantauan di lokasi,” singkatnya.
Hadir salam RDP tersebut, selain pihak perusahaan, mewakil Bupati Morut, Asisten 1 Krispen, Kepala BPBD Morut, Kepala DLH Morut, Sekertaris PUPR dan Wakapolres Morowali Utara.