INPUTRAKYAT_LUTIM, — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 memasuki babak lanjutan di DPRD Luwu Timur. Dalam rapat paripurna, Senin, 6 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan jawaban atas berbagai catatan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ober Datte didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler hadir mewakili Bupati membacakan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi.
Salah satu sorotan DPRD datang dari Fraksi PAN yang menilai ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Menanggapi hal itu, Puspawati mengatakan pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal.
«”Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan akan terus didorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal,” kata Puspawati.»
Masukan lain datang dari Fraksi NasDem yang mempertanyakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,6 miliar pada 2025. Menurut pemerintah, SiLPA tersebut berasal dari sisa kas dana BLUD, BOS, BOK, FKTP, dan kas daerah.
Pemerintah menyatakan SiLPA itu akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran berikutnya agar sisa anggaran dapat ditekan.
Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja modal yang hanya mencapai 83,33 persen. Menjawab hal tersebut, Puspawati mengatakan pemerintah akan memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
“Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan, mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan teknis sejak awal tahun anggaran, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perangkat daerah,” ujarnya.
Jawaban pemerintah selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD pada tahapan lanjutan sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 diputuskan.
