INPUTRAKYAT_LUTIM — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menempatkan persoalan kemandirian fiskal sebagai salah satu catatan utama dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD, juru bicara Fraksi PAN, Prima Eyza Purnama, meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Menurut dia, ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbuka dan perlu digarap lebih serius.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Prima.
Fraksi PAN menilai peningkatan PAD dapat ditempuh melalui sejumlah langkah, antara lain memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperluas digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD/Perseroda), serta menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa menambah beban masyarakat.
Tak hanya menyoroti sisi pendapatan, PAN juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat pengawasan internal.
Menurut fraksi tersebut, capaian opini yang baik dari BPK seharusnya menjadi pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mencegah berulangnya temuan pada tahun anggaran berikutnya.
Dalam rekomendasinya, PAN meminta pemerintah daerah mempercepat optimalisasi PAD melalui inovasi dan digitalisasi, menyelesaikan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah.
Fraksi PAN berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.
